Kota Tasik Dikepung ODP Corona

TASIK - Situasi Kota Tasikmalaya dikepung oleh Orang Dalam Pengawasan (ODP), bahkan sudah ada yang Pasein Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona. Untuk itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan beberapa warning atau peringatan bagi masyarakatnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengatakan Kota Tasik sangat erat dengan yang mungkin jadi episentrum baru di Indonesia. Karena dari hasil analisanya banyak warga Kota Tasikmalaya melakukan perjalanan ke Bogor, Jakarta, Sukabumi, Yogyakarta, Solo, Semarang dan Bali.

“Kita betul-betul di persimpangan, pusat-pusat dugaan potensi episentrum baru penularan Covid-19 di Pulau Jawa. Kota Tasikmalaya tinggi volume perjalanan ke Bekasi-Bogor hasil survei kami di lapangan,” ujar Uus di sela pembahasan penanganan virus Corona di Bale Kota Tasikmalaya tadi malam.

Menurutnya, potensi risiko tertular dan menularkan Covid-19 di Kota Tasikmalaya pertama mewaspadai pergerakan masa tinggi, penumpang bis, kereta, pesawat ke Jabodetabek, jamaah umrah yang pulang kurang dari 28 hari.

“Bagaimana kita antisipasi semua itu. Perhitungan hanya 3 otobis yang kami ambil sampel tapi sudah luar biasa, belum kita hitung bis kecil dan travel termasuk mobil pribadi,” paparnya.

Dari hasil sampel kepada tiga bis transportasi seperti Primajasa, Budiman dan Doa Ibu. Lima jurusan ke Jakarta berpotensi adanya penyebaran positif virus corona. Sebab, bis tersebut melintasi Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Grogol, Tanjung Priuk dan Cililitan. “Estimasi mobilisasi penumpang 7.800 orang per hari, sehingga harus dikendalikan,” ungkapnya.

Ditambah, penumpang Kereta Api mobilisasi 400 orang per hari, pesawat 140 orang hilir mudik keluar masuk Kota Tasikmalaya. “Total 8.340 orang per hari mobilisasi penduduk keluar masuk Kota Tasikmalaya dari Jabodetabek,” tuturnya.

Sementara, kata Uus, sebanyak 200 jamaah umrah telah dicatat untuk mengurangi kontak dengan masyarakat. Agar membatasi diri, tapi tak masuk ODP karena semua tak terlihat gejala.

“Yang kita perlukan penguatan promotif dan preventif. Kemudian pembentukan gugus tugas percepatan covid, sebagai tindak lanjut Kepres baru amanatkan percepatan itu. Survei tata laksana kasus terduga, ODP, PDP dll. Siapkan layanan isolasi, rujukan, edaran risiko covid. Siapkan kajian untuk tetapkan status kebencanaan Kota Tasikmalaya. Semoga kita tak sampai itu, sebab KLB dinyatakan ketika sudah ada confirm positif,” terangnya.

Apalagi, kata Uus, Kota Tasikmalaya merupakan pusat Priangan Timur yang harus diperhitungkan daerah lain seperti Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran. “Seandainya tumbuh covid, kita akan maksimum daya tampung, rujukan Jabar pasti akan penuh. Bogor bahkan sudah manfaatkan rumah sakit second line, kalau Kota Tasik butuh semua pasti akan manfaatkan RSUD dr Soekardjo. Perlu diketahui untuk layani pasien sampai sekarang berbenturan masalah yakni DBD yang sedang outbreak,” ujarnya.

Sebab beberapa rumah sakit pun, kata Uus, sudah over kapasitas seperti TMC, Jasa Kartini, Prasetya Bunda, Permata Bunda. ”Daya tampung sudah luar biasa penuh, dan kita masih membutuhkan ruang isolasi,m” ungkapnya.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengaku berat jika harus mengunci (lockdown) selama 14 hari, namun hal tersebut benar-benar efektif mencegah penularan virus Corona. ”Ini demi keselamatan semua, saya mohon dimengerti dan memahaminya,” terang dia.

Namun, Budi menginstruksikan sekolah dari jenjang TK sampai dengan SMP untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah masing-masing.

“Bagaimana pun ini meminimalkan penularan wabah global. Meski sampai hari ini ada 12 orang dalam pemantauan, 5 diantaranya sudah dinyatakan negatif dan 7 masih dipantau dan semua tidak ada yang naik status,” tuturnya.

Kebijakan tersebut, kata Budi, dituangkan dalam surat edaran yang akan efektif berlaku mulai Senin (16/3). Lebih dari 10 poin dalam surat tersebut, diharapkan bisa dipahami dan diikuti masyarakat. “Pemkot melibatkan potensi yang ada di lintas instansi vertikal mulai kepolisian dan TNI, termasuk kader kesehatan hingga kelurahan, dituntut menyosialisasikan edaran tersebut sebagai edukasi terhadap masyarakat, “ ungkapnya.