JAKARTA - Rancangan ibu kota baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartangera (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), dipamerkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi sempat memutarkan video dengan konsep smartcity tersebut. CEO Microsoft Satya Nadella mengaku sangat tertarik. Salah satunya membangun fasilitas pusat data (data center) di Indonesia.
Dia menyebut rancangan tersebut sangat menginspirasi. Ini setelah dirinya melihat presentasi Jokowi atas rencana ibu kota baru Indonesia pada acara Microsoft Digital Economy Summit //DevCon/ di Jakarta, Kamis (27/2). Saat mempromosikan konsep smartcity itu, Jokowi menyebut beberapa kelebihan ibu kota negara baru. "Di sana tidak ada macet, tidak ada banjir," ujar Jokowi.
Ketika melihat video tersebut, Nadella teringat ketika Microsoft merancang markas besar perusahaan teknologi di Seattle, Amerika Serikat. Dia menyadari akan banyak tantangan terkait infrastruktur ibu kota baru. "Tentu saja membutuhkan begitu banyak perencanaan dan pendanaan," imbuhnya. Usai menonton video itu, Nadella berpikir soal material apa yang paling cocok di Kaltim. Microsoft, lanjutnya, mengaku tertarik untuk membawa teknologi terbaiknya.
BACA JUGA: Juventus vs Lyon: Come Back Special CR7?
Jokowi membenarkan bahwa CEO Microsoft, Satya Nadella ingin mengucurkan investasinya ke Indonesia. Salah satunya untuk fasilitas pusat data (data center) di Indonesia. Pemerintah, lanjut Jokowi, akan menindaklanjuti keinginan investasi dari Microsoft itu dengan membuat regulasi sederhana. Rencananya, aturan itu akan diselesaikan dalam satu pekan ke depan.Regulasi itu juga dibuat karena RUU Perlindungan Data Pribadi masih digodok pemerintah bersama DPR RI. "Microsoft ingin investasi. Salah satunya data center. Tetapi kita kan masih mengajukan UU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Tetapi Microsoft ingin segera investasi. Karena itu, dalam waktu seminggu ini akan diputuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan ingin membuat iklim yang baik bagi investasi di ekonomi digital. Pemerintah dituntut bertindak cepat memuluskan investasi dari perusahaan penyedia jasa dan produk teknologi informatika tersebut. Selain itu, pangsa dan potensi ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan. Karena menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Kepala negara menyebut pada 2015, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar USD 8 miliar. Sementara pada 2019 naik menjadi USD 40 miliar. "Diprediksi pada 2025 nilainya bisa tembus USD 133 miliar. Ekosistem startup Indonesia ini teraktif di Asia Tenggara. Dengan penduduk besar ini adalah sebuah pasar yang sangat menjanjikan," ucapnya.
BACA JUGA: Terungkap Rossa Tiap Hari Temani BCL
Selain itu, Indonesia juga memiliki tingkat penetrasi penggunaan internet yang tinggi. Yakni mencapai 65 persen pada 2019. Total, ada 171 juta pengguna internet di Indonesia. Sambil menyusun regulasi pengantar untuk investasi Microsoft, pemerintah juga akan melakukan mengejar pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dengan DPR.Pemerintah sedang mempersiapkan rancang bangun ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Selain menggunakan APBN, swasta juga diperbolehkan ambil bagian. Bahkan, ada sejumlah pihak yang menyatakan minat masuk dalam pembiayaan. Bentuknya bervariasi. Salah satunya skema bilateral fund.
"Memang nanti akan diset up dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru. Ada negara yang spesifik tertarik. Untuk sementara nama negaranya belum bisa disebut. Karena itu, muncul opsi skema bilateral fund," ujar Plt Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto di Jakarta, Kamis (27/2).
Menurutnya, bilateral fund itu tidak spesifik diperuntukkan bagi suatu negara. Sebab, pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau pembiayaan internasional. Pendanaan melalui bilateral fund, lanjut Septian, akan dibuat wadah tersendiri. Yakno terpisah dari Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dibentuk pemerintah.
BACA JUGA: Efek Corona, Produk Microsoft Kena Delay
Data Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan, pemerintah Indonesia membuat pooling fund. Hal ini diminati sejumlah lembaga investor internasional. Pooling fund berupa Sovereign Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional. Sedangkan bilateral fund diminati satu negara. Untuk sekuritas ada lima perusahaan yang tertarik. Sementara satu perusahaan asuransi menawarkan minat di bidang asuransi.Namun, hingga saat ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan belum secara tegas menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara, atau investor yang dimaksud. Yang pasti, kawasan hiburan, pendidikan, riset, pengembangan, kesehatan dan pusat keuangan bisa dikerjakan oleh swasta. "Sementara pusat pemerintahan akan dibiayai oleh APBN," paparnya.
Seperti diketahui, RUU Ibu Kota Negara akan diajukan ke DPR pada Maret mendatang. Sementara rencana induk ibu kota akan dijelaskan pada semester pertama 2020. Pemerintah menargetkan ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.(rh/fin)
