JAKARTA - BUMN dan swasta diminta bersama-sama bersaing untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Perusahaan swasta diperboleh melakuan kerjasama bisnis dengan BUMN. Dengan catatan harus transparan dan terbuka. BUMN jangan dijadikan ladang uang bagi kelompok tertentu.
"Saya sudah bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing membangun Indonesia menjadi negara maju. Sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Silakan berpartner dengan BUMN. Tetapi harus baik. Jangan BUMN diakali. Karena banyak juga teman-teman swasta yang mengakali dengan menaruh seseorang di dalam supaya bisnisnya jalan terus. Tidak apa-apa bisnis bisa jalan terus. Asal transparan dan terbuka. Karena, itu diperlukan," tegas Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2) kemarin.
Menurutnya, swasta jangan sampai menaruh orang di dalam untuk menggerogoti BUMN. Sebab, jika terjadi apa-apa dengan BUMN, maka negara akan kehilangan Rp467 triliun per tahun. "Apakah beban itu mau dikembalikan ke swasta? Kan tidak. Saya berharap, swasta bekerja sama dengan BUMN. Tapi jangan diakali," imbuhnya.
Mantan bos Inter Milan itu memastikan akan mencopot direksi yang berusaha untuk menggerogoti atau membangkrutkan BUMN. "Keluhan swasta juga akan saya dengarkan. Tapi mesti win-win. Berpartner yang baik agar hasilnya baik. Toh kepentingannya satu. Yakni dividennya baik," paparnya.
Dengan sistem yang dibangun secara baik, dapat dipastikan sumbangan laba BUMN ke negara terus meningkat. "Jangan sampai kontribusi yang kita berikan ke negara turun. Apalagi di era disrupsi. Sebuah usaha harus punya sistem yang baik, orang yang baik agar bisa survive. Karena itu saya pastikan dividen kepada negara, dan net profit meningkat," lanjutnya.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, merupakan pengelola perusahaan pelat merah. Kementerian bukan pemilik perusahaan BUMN. "Kadang-kadang BUMN dipersepsikan yang salah bahwa kementerian ini pemiliknya. Tidak, ini yang harus diluruskan. Kementerian tidak bisa memperlakukan BUMN seolah milik pribadi. Kementerian itu pengelola Badan Usaha Milik Negara. Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu," ucapnya.
Karena pengelola, tentu ada batasan-batasan dalam pengambilan keputusan. Karena itu tidak bisa disamakan dengan swasta. "Kementerian tidak bisa kita cemburu kepada swasta dalam mengelola perusahannya. Karena itu pribadi. Ada label negara yang diyakini oleh para pengambil keputusan di BUMN," tukasnya.
Tak hanya itu. Erick juga memastikan telah membangun sistem yang menutup celah korupsi. Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan kerja sama pencegahan korupsi dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan. "Bukan menakut-nakuti, karena saya memastikan melakukan sistem bisnis, bukan proyek," tukasnya.
Erick juga meminta semua BUMN agar bisa mendapatkan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, untuk perbaikan tata kelola BUMN. "Semua BUMN harus sudah menambahkan ISO 37001," urainya.
Surat Kementerian Nomor: S-17/S.MBU/02/2020 menyebutkan semua BUMN wajib melakukan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memperoleh sertifikat sebelum 17 Agustus 2020.
BUMN harus menunjuk PlC dengan jabatan satu level di bawah direksi, yang bertanggung jawab secara penuh terhadap proses sertifikasi ISO 37001. Selanjutnya menyampaikan progres sertifikasi ISO 37001 kepada Kementerian BUMN. Kemudian, Kementerian BUMN akan melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan sertifikasi ISO 37001 tersebut.
Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga menyampaikan larangan kepada BUMN untuk memberikan suvenir. Pejabat BUMN diminta tidak bergaya hidup mewah di saat perseroan yang dipimpinnya masih merugi. "Pastikan juga gaya hidup. Mana BUMN yang sehat dan tidak sehat. Yang sehat, naik bisnis. Yang tidak sehat, naik ekonomi saja. Karena ini cost. Kalau cost diturunkan lima persen, bottom line juga, kan bisa bagus," pungkasnya.
Sementara itu, mntan Menteri BUMN Tanri Abeng menyarankan perusahaan BUMN meningkatkan efisiensi agar survive di tengah terganggunya perekonomian global akibat wabah virus Corona. Tujuannya supaya biaya produksi atau cost production rendah.
Menurutnya, bisnis selalu berujung ke pasar. Pada umumnya pasar BUMN itu adalah dalam negeri. Tidak banyak BUMN yang menyasar pasar luar negeri. "Langkah ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Sebab, mau ekspansi ke luar negeri saat ini sangat sulit," kata Tanri. Untuk saat ini, lanjutnya, BUMN harus melakukan konsolidasi dan mengembangkan struktur organisasinya agar ramping, profesional dan bisa maju.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mencontohkan kunjungan wisatawan dari China yang berkurang akibat penghentian sementara penerbangan dari dan ke Cina. Hal itu kemungkinan dapat mengurangi devisa Indonesia. Menurut Arya, hal ini perlu dilakukan supaya devisa Indonesia tidak mengalami pengurangan.
