JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kompak mangkir dari undangan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (26/2). Padahal, agenda yang dibahas begitu urgen yakni penanganan banjir.
Ketidakhadiran tiga gubernur ini pun, menuai kritik dari mayoritas anggota DPR yang telah menunggu sejak pagi. Yang menarik, ketiga gubernur itu pun, dibanding-bandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.
”Kita ngundang para gubernur, karena punya itikat baik untuk menyelesaikan problem banjir. Bagaimana semua sinergi. Kenapa dipanggil, karena koordinasi sejak dulu pun sudah pernah dilakukan. Pak Presiden Jokowi saat jadi Gubernur DKI saja datang, karena merasa ini penting,” tegas Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Main Video Game Bisa Picu Serangan Jantung
Ditambahkannya, RDP yang hadir perwakilan dari Pemprov tentu tidak relevan, karena bukan pengambil keputusan. ”Soal banjir ini kan sudah kemana-mana dampaknya. Sampai ditarik-tarik ke ranah politik. Sudahlah, selesaikan. Rakyat sudah lelah, mereka butuh langkah kongkrit agar kendali banjir bisa satu arah. Kalau begini repot juga,” timpalnya.Ya, DDP Komisi V DPR rencananya mengupas tentang banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya ditunda karena ketidakhadiran tiga gubernur tersebut. ”Sekali lagi tolong sampaikan kepada gubernur masing-masing, rapat kita tunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menunggu para gubernur datang,” beber Lasarus.
Keputusan menunda rapat tersebut diambil setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan pendapat. Beberapa anggota Komisi V memang mengusulkan agar rapat ditunda.
Rapat akhirnya hanya mendengarkan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan infrastruktur terhadap sejumlah sungai yang menyebabkan banjir di Jabodetabek.
”Ya kalau dengan Pak Menteri PU PR kita sudah biasa rapat karena memang mitra kita. Sudah bolak-balik. Ada upaya komitmen yang dibangun. Untuk mengundang gubernur, Komisi V harus menyurati pimpinan DPR dan mendapat persetujuan dari Komisi II. Ini sudah bisa mengundang kok malah gubernur tidak ada yang datang,” kata Lasarus.
Dalam rapat tersebut, Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencegah banjir. ”Kita tidak tahu normalisasi atau naturalisasi sungai. Yang kita tahu Pak Menteri PU PR ini sudah melakukan kerjanisasi, tetapi terhambat karena ada kewenangan daerah yang tidak dikerjakan,” tuturnya.
BACA JUGA: Ayah Jessica Iskandar Jadi Korban Tabrak Lari
Rapat untuk membahas penanganan banjir di Jabodetabek itu memang mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin. Namun, mereka hanya mengirimkan perwakilan yang Komisi V tidak bisa mengambil keputusan.Rapat tersebut juga mengundang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito.
Usai RDP, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR selalu siap melakukan tugasnya, baik dalam ranah kordinasi maupun tugas-tugas dan tanggungjawabnya.
”Banjir ya persoalan kita. Persoalan pemerintah pusat dan daerah. Ketiaka ada pembagian wilayah, artinya ada ranah daerah pada tugas itu. Saya juga ga suka kalau penanggulangan banjir menjadi tanggungjawab satu pihak. Sinergi akan lebih baik,” terangnya.
Terkait kondisi DKI yang dalam kurun waktu sepekan kerap dilanda banjir, Basuki menegaskan, tidak hanya DKI, Bekasi, Tangerang juga menjadi daerah yang terdampak. Untuk Bekasi misalnya membutuhkan sekitar Rp4,4 triliun untuk mengatasi banjir dari hulu ke hilir. ”Hitungan pertama konsultan itu Rp4,4 triliun untuk memperbaiki Kali Bekasi dari hulu sampai hilir termasuk membangun bendungan Narogong,” jelasnya.
Di Bekasi ketinggian air bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga dua meter. ”Nah seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada Sungai Cileungsi dan Cikeas dan di hulunya menjadi Kali Bekasi, lalu Bendung Bekasi dan baru kita tangani ruas per ruas, tapi kita sudah miliki desainnya secara keseluruhan. Sekarang kami sedang value engineering yang dikerjakan konsultan, kami review apa sudah benar termasuk cost-nya,” paparnya.
Basuki mengakui ada sejumlah perumahan yang memang cekung sehingga akan selalu didatangi banjir. ”Lalu ada lagi di atasnya lagi di Perumahan Nusa Indah yang daerah cekungan tapi harus direlokasi karena itu memang daerah galian C tapi dibuat jadi perumahan. Ini menurut Bu Bupati Bogor sekarang,” ungkapnya.
BACA JUGA: Asmara Berujung Tawuran, Satu Korban Dilarikan Ke RSUD
Basuki pun mendukung bila ada relokasi untuk masyarakat yang menempati perumahan tersebut. ”Saya minta bupati dialog dengan masyarakatnya, kalau mau direlokasi kita bikinkan rusun, apartemen supaya mereka pindah supaya bisa dipakai pengendalian banjir,” jelasnya.Proyek senilai Rp4,4 triliun tersebut termasuk membangun bendungan Narogong itu. ”Semua Rp4,4 triliun sedang kita review termasuk cost-nya tapi tahun ini akan dikerjakan menyeluruh, sekarang sudah ada 6 kilometer yang siap dikerjakan, dari Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi bekerjasama untuk itu, mudah-mudahan 2-3 tahun selesai,” kata Basuki.
