Bayar SPP, Jangan Hanya di GoPay

"Sebelum kebijakan keluar, dikaji dulu mendalam supaya kemudian tidak menjadi kontrovesi di masyarakat, yanf harusnya bermanfaat menjadi mudarat," mintanya.

Hal senada diungkapkan pengamat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari CISSReC, Pratama Persadha. Dia pun, menyarankan agar lebih banyak aplikasi dompet digital.

"Pastinya menimbulkan kecemburuan di antara penyedia jasa pembayaran digital lainnya. Apalagi BUMN memiliki LinkAja yang merupakan gabungan beberapa bank BUMN," katanya.

Dia menerangkan, tidak sulit untuk menggandeng sejumlah fintech. Terlebih, saat ini dompet digital tengah berlomba-lomba memberikan kemudahan.

"Tentu secara teknis seharusnya tidak susah untuk mengajak semua platform masuk dan berlomba memberikan kemudahan kepada masyarakat," katanya.

Bahkan, Pratama menyarankan Kemendikbud membuat sistem mandiri untuk menghadirkan layanan pembayaran SPP.

"Idealnya memang membuat sistem sendiri, ini sekaligus bisa menjadi legacy Pak Menteri Nadiem di Kemendikbud. Namun memang take time, butuh waktu yang tidak sebentar," ujar dia.

Menurutnya sangat futuristik, jika siswa mempunyai satu akun platform Kemendikbud yang bisa digunakan tidak hanya membayar SPP, namun juga ijazah dan rapor digital yang dilengkapi dengan digital signature sehingga tidak bisa dipalsukan.

Meski mendapat apresiasi, Mendikbud Nadiem Makarim membantah bahwa kebijakan tersebut berasal darinya. Dia juga menegaskan tak ada konflik kepentingan terkait pembayaran SPP melalui GoPay.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud. Itu adalah kebijakan yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital, dimana semua bisa menerima apapun," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.

Meski dirinya pendiri Gojek, namun sebagai menteri, dia tidak akan melakukan tindakan yang memiliki konflik kepentingan. Dia juga menegaskan bahwa posisinya bukan bagian dari Gojek.

"Mohon ditanya ke perusahaannya, karena saya mendedikasikan mencoba menyempurnakan sistem pendidikan kita," jelas dia.

Nadiem menegaskan integritas adalah harga mati untuknya. Selain itu, tidak ada kebijakan Kemendikbud mengenai sistem pembayaran itu.

"Sekolah itu bebas memilih, mau bank apa, mau dompet digital apa. Bayangkan kalau misal anggota komisi X menggunakan Gofood artinya ada konflik kepentingan dengan saya. Ini adalah produk pasar yang digunakan semua orang," tegasnya.

Meski jengkel dengan rumors tersebut, namun dia tak mempermasalahkannya. Sebab hal itu merupakan bagian dari demokrasi.