INDIHIANG – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya meminta Pemkot bisa menambah alokasi anggaran kesehatan warga miskin. Pemerintah menambah anggaran untuk meng-cover kesehatan warga miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkeskinda). Sebab, alokasi saat ini dipandang masih kurang.
“Perlu ditambah. Itu kami nilai perlu diperhatikan dalam merespons persoalan yang saat ini masih terjadi,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam kepada Radar, Rabu (19/2).
Menurutnya, meski Pemkot berupaya membiayai warga kurang mampu melalui kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang secara rutin dibiayai daerah, tetap harus mencadangkan alokasi dengan serius. Anggaran Rp 6 miliar per tahun, kata dia, tidak mencukupi dalam men-gcover pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Di Solo saja Rp 25-30 miliar. Paling tidak kalau asumsi sebulan habisnya Rp 1 miliar berarti Rp 12 miliar untuk satu tahun,” katanya mengeluhkan.
Politisi PKS tersebut memandang jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya sekitar 79.000 orang, diyakini tidak semua terakses KIS. Data Dinas Sosial, kata dia, harus bisa dikorelasikan dengan data Dinas Kesehatan yang menghimpun warga kurang mampu ter-cover KIS.
“Korelasikan dengan angka itu, rata-rata per bulan kebutuhan riil Rp 1 miliar saja. Otomatis tidak semua warga terlayani secara paripurna,” keluh Dede.
Dia menambahkan Pemkot perlu memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan, selain dari sisi infrastruktur. Itu harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Itu masyarakat kita yang nasibnya kurang beruntung, sangat disayangkan ketika tak mendapat hal sama dalam layanan dasar seperti kesehatan,” keluh Dede. (igi)
