Kinerja 100 Hari Digerus Isu Ekonomi

fin.co.id - 17/02/2020, 02:49 WIB

Kinerja 100 Hari Digerus Isu Ekonomi

JAKARTA - Lembaga survei Indo Barometer merilis tingkat kepuasan masyarakat jelang 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Walaupun tingkat kepuasan Jokowi lebih tinggi daripada periode pertama, namun pada survei kali ini ditemukan sejumlah permasalahan didominasi isu ekonomi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengatakan dalam survei tersebut ditemukan permasalahan paling penting di Indonesia adalah perekonomian rakyat 32,1 %, lapangan pekerjaan 15,8 %, harga bahan pokok 11,3 %, korupsi, kolusi, dan nepotisme 7,8 %, dan banjir 6,4 %. ”Mirip dengan periode pertama, pada periode kedua Jokowi ini isu di masyarakat masih didominasi masalah ekonomi,’’ ungkap M. Qodari, di Jakarta, Minggu (16/2).

Jika dibandingkan survei Maret 2015, menurut Qodari, kondisi ini mirip di mana respoden menyebut permasalahan terpenting adalah permasalahan ekonomi 21.6 %, harga kebutuhan pokok 19.6 %, sulitnya lapangan pekerjaan 8.4 %, dan KKN 14.6 %. ”Jadi, baik di awal periode pertama maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi masihlah masalah-masalah ekonomi,” terang dia.

Meski tergerus dengan masalah ekonomi, dalam survei terpampang jelas bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap Presiden Joko Widodo sebesar 70,1 %, tidak puas 27,4 %. ”Terjadi peningkatan dibandingkan dengan survei Maret 2015 di mana kepuasan publik terhadap kinerja presiden Jokowi sebesar 57,5 %, yang tidak puas 37,5 %,” jelasnya.

Indo Barometer juga menyoroti posisi dan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Angka kepuasan sebesar 49.6 %, tidak puas 37.5 %. Untuk perbandingan, Wakil Presiden Sebelumnya Jusuf Kalla, survei pada bulan Maret 2015 tingkat kepuasannya sebesar 53.3 % dan yang tidak puas sebesar 38.8 %.

jokowi

Yang menarik, Indo Barometer juga memaparkan hasil surveinya terkait kepemimpinan di DKI Jakarta. Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta dianggap paling berhasil mengatasi banjir dan kemacetan yang menjadi permasalahan di Ibu Kota.

”Untuk masalah banjir, Gubernur Jakarta yang dianggap paling berhasil adalah Ahok (42 persen), disusul Joko Widodo (25 persen), dan Anies Baswedan (4,1 persen),” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, di Jakarta, Minggu (16/2).

Demikian pula untuk masalah kemacetan, Ahok juga dianggap paling berhasil mengatasinya, yakni 35,3 persen, disusul Jokowi (25,3 persen), dan Anies sebesar 8,3 persen. Namun, kata Qodari, untuk masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Jokowi yang dianggap paling berhasil oleh publik.

Untuk masalah pendidikan, Jokowi menempati posisi teratas sebesar 35,1 persen, disusul Anies (25,3 persen), dan Ahok sebesar 15,3 persen. Soal kesehatan, Jokowi mendapatkan 35,7 persen, disusul Anies sebesar 20,4 persen, dan Ahok sebesar 17,8 persen. Sedangkan untuk ekonomi, Jokowi masih unggul dengan 33,8 persen, disusul Ahok (18,4 persen), dan Anies sebesar 18 persen.

Masih soal banjir, mayoritas publik, yakni 60,3 persen juga berpendapat bahwa persoalan banjir di Jakarta dapat diselesaikan, sedangkan 27,3 persen menganggap tidak dapat diselesaikan.

Mayoritas, yakni 61,4 persen menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan banjir di Jakarta, sementara 26,2 persen menyatakan pemerintah pusat yang lebih bertanggung jawab.

Nah, mengenai kemacetan, sebanyak 49,3 persen publik menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta dapat diselesaikan, namun 34,4 persen menilai persoalan kemacetan tidak dapat diselesaikan. Jika dibandingkan dengan persoalan banjir, kata Qodari, tampaknya publik secara nasional menilai bahwa masalah kemacetan lebih sulit diselesaikan dibanding masalah banjir.

Survei nasional itu dilaksanakan Indo Barometer pada 9-15 Januari 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan memiliki margin of error lebih kurang 2,83 persen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner, dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. (fin/ful)

Admin
Penulis