CILACAP - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kesulitan mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Biaya proses yang mahal dinilai menjadi penyebab.
Chandra Purnama dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Jawa Tengah mengakui, proses untuk mendapatkan sertifikasi halal memang memakan waktu cukup panjang.
Diantaranya mulai dari pengecekan bahan baku, proses produksi, kemasan, kebersihan, dan juga pemasaran secara halal.
Selain itu biaya yang tidak sedikit yakni mencapai Rp 3,5 juta menurut dia menyulitkan UMKM untuk mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.
“Jika mengajukan sendiri satu sertifikasi halal dikenai biaya sekitar Rp 3,5 juta," katanya, Kamis (13/2).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri di tahun 2020 ini mentargetkan 500 UMKM di wilayah eks kerasidenan Banyumas bisa mendapatkan sertifikasi halal.
Dinas KUKM Provinsi Jateng dan MUI sendiri mulai menggenjot program fasilitasi sertifikasi halal di sejumlah daerah di Jawa Tengah, diantaranya adalah Kabupaten Cilacap. Untuk pelaksanaannya semndiri dimulai dari fasilitasi sertifikasi dengan kegiatan sosialisasi.
Setelah mendapatkan sosialisasi nantinya akan dilakukan proses seleksi, atau proses pra survei terlebih dahulu oleh pendamping UMKM. Selanjutnya, akan mendapat berapa total jumlah UMKM yang lolos untuk diajukan sertifikasi halal.
“Setelah proses ini nanti kita akan melakukan survei atau peninjauan langsung,” imbuhnya.Sertifikasi halal ini, dia menambahkan, diantaranya untuk makanan, minuman, produk kosmetik.
"Tidak hanya berfokus pada makanan saja, tetapi juga semua produk yang didaftarkan langsung ke MUI," terangnya.
Salah satu pelaku UMKM produksi gula merah, Tri Umbyarwati mengaku kesulitan mendapatkan syarat sertifikasi halal. Selain biayanya yang mahal, juga proses pendampingan yang terbatas.
"Secara tidak langsung sertifikasi halal ini, menjadi salah satu cara untuk mewujudkan UMKM di daerah menjadi naik kelas,” terangnya. (nas)
