Guna mewujudkan kemandirian sektor industrinya, dalam jangka pendek dan menengah, Kemenperin terus memacu kemampuan produksi industri galangan kapal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pegoptimalan penggunaan produk dalam negeri dan memperbaiki neraca perdagangan nasional dengan mensubstitusi produk impor.
"Kemudian, yang juga menjadi prioritas Kemenperin adalah menyiapkan ketersedian SDM industri yang kompeten. Dalam hal ini, Kemenperin akan meningkatkan kerja sama yang terkait dengan pelatihan kompetensi bidang pengelasan atau welding," paparnya.
Menperin menyampaikan, pihaknya sangat terbuka dengan langkah kolaborasi, termasuk dengan pihak pelaku industri. "Kami juga akan memfasilitasi bagi para guru dan siswa yang ingin meningkatkan kompetensinya di bidang industri. Oleh karena itu, kami akan segera follow up," imbuhnya.
Bahkan, Agus mengemukakan dalam rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencontohkan adanya teknologi konstruksi kapal untuk Pelat Datar yang memungkinkan membuat kapal nelayan yang dijamin aman, namun dengan harga yang lebih murah. Ini salah satu yang akan menjadi fokus pemerintah dalam menerapkan hasil riset yang tersambung dengan dunia industri.
"Dalam rapat tersebut, Presiden menyampaikan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih banyak memprioritaskan pembeliaan kapal-kapal nelayannya yang jenisnya dari hasil riset Pelat Datar tersebut, sekitar 50-60 tonase. Saya rasa PT IKI sudah paham terhadap keunggulan untuk membangun industri perkapalan nelayan yang berbasis Pelat Datar itu, termasuk juga terkait dengan biaya produksi dan perawatannya," ungkapnya.
Di samping itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun ini menganggarkan untuk membeli 11 kapal. Bahkan, dalam lima tahun, ASDP memerlukan sebanyak 54 kapal. "Ini menjadi potensi dan challenge bagi industri galangan kapal kita. Ini harus bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kepentingan dalam negeri khususnya untuk menyuplai kebutuhan kapal di Indonesia," tandasnya.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini, investasi pembuatan kapal baru dengan kapal impor harganya tidak jauh berbeda. “Kalau skema pembiayaan bisa didorong, kita bisa membangun industri kapal dengan pemenuhan dari dalam negeri. Kita sudah mulai dengan diskusi-diskusi baik dengan BI, OJK, maupun swasta,” ujarnya Jumat (7/2).
Putu menerangkan, pembiayaan galangan kapal membutuhkan jangka panjang sekitar 20-25 tahun. Hingga kini, perbankan belum ada yang berani memberikan kredit dengan tenor waktu selama itu. Selama ini, perbankan biasanya hanya memberi waktu selama lima tahun.
Dia mengapresiasi Afta Tehnik Mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan armada kapal yang berkualitas bagi kelancaran angkutan penumpang maupun distribusi logistik. "Memang belum ada yang bisa membiayai industri galangan kapal, sehingga pembuatan kapal dalam negeri ini perlu diapresiasi. Investasinya sekitar Rp 40 miliar," ucap dia.
Menurut dia, pembangunan KMP New Rose memakan waktu sekitar 1,5 tahun dengan melibatkan 40 pekerja. Bahkan, mayoritas bahan baku atau komponen yang diserap KMP New Rose berasal dari industri dalam negeri, seperti penggunaan baja hasil produksi PT Krakatau Steel Tbk. Lalu, tingkat komponen dalam negeri cukup tinggi, yang didukung oleh industry komponen lapis dua dan tiga.
KMP New Rose, kata dia, didesain dan dibangun untuk menyempurnakan kebutuhan yang belum ada di armada perusahaan yang dimiliki sebelumnya. Kapal baru ini sudah dilengkapi teknologi baru guna memenuhi solusi dari kekurangan yang ada di kapal lainnya, yang sebelumnya diimpor dari Jepang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko S.A. Cahyanto menerangkan, kebijakan fiskal dipandang penting, karena dapat memberikan keleluasaan industri galangan kapal dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing. Selanjutnya, dia menerangkan, kebijaan fiskal yang tepat akan memberikan keuntungan bagi sektor industri galangan kapal. “Kita ketahui bersama, peran dan kontribusi sektor industri perkapalan bagi perekonomian nasional tidak dapat dikesampingkan,” katanya.
Bahkan, ia menuturkan, investasi industri perkapalan sangat besar dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, iklim investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak yang menjadi perhatian pemerintah agar kesinambungan operasional dan produktivitas sektor industry perkapalan dapat menjadi lebih optimal. (dim/fin/ful)
