Dia merinci, pada 2017, Kemeterian menerbitkan RIPH sebanyak 980 ribu ton. Sementara di tahun 2018 mencapai 1 juta ton dan tahun 2019 meningkat di angka 1,1 juta ton.
Menurut dia, penerbitan RIPH untuk bawang putih ini bermasalah, karena jumlah rekomendasi dari Kementan kerap tak sebanding dengan yang disetujui oleh Kemendag dalam SPI.
Pasalnya angka 5 persen wajib tanam yang menjadi syarat pengajuan rekomendasi diperoleh dari RIPH padahal jumlah yang disetujui Kemendag lebih kecil dari itu.
Belakangan RIPH Kementan juga dinilai bermasalah karena jumlah yang diterbitkan belum jelas akhir-akhir ini. Ketidakjelasan ini membuat pengusaha kesulitan karena ada banyak yang mau mengakses RIPH itu juga.
“Usulan kami penerbitan RIPH disesuaikan kebutuhan nasional per tahun. Kalau importir ada 115 dibagi rata," ujar dia.(din/fin)
