Corona, Pemerintah Harus Terbuka

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk terbuka terkait virus corona. Informasikan perkembangan virus corona di Indonesia termasuk upaya pencegahan kepada masyarakat secara detail.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendesak agar Pemerintah menginformasikan perkembangan virus corona. Baik upaya pencegahan dan penanggulangan. Tujuannya agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat.

"Penting bagi Pemerintah untuk terus melakukan penjelasan, bagaimana penyakit ini menularnya, bagaimana gejalanya. Kemarin-kemarin itu kurang, lebih banyak hoaks-nya dibandingkan penjelasan mengenai virus ini," katanya usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (4/2).

Dikatakan politisi Golkar itu, kejelasan informasi terkait virus corona dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penyebarannya. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menyakinkan masyarakat mampu menangkal virus tersebut masuk ke Indonesia.

"Harus ada kesigapan dari seluruh aparat yang ditunjuk pemerintah atau Presiden untuk menangani ini. Menteri Kesehatan dan menteri lain, serta lembaga yang diberikan tugas juga harus sigap, jangan gagap," tegasnya.

Menurut Bambang, kurangnya informasi dari pemerintah menyebabkan keresahan masyarakat. Terutama banyaknya kabar-kabar yang belum terkonfirmasi kebenarannya tentang virus corona.

Keresahan itu salah satunya muncul di sejumlah warga Natuna, Kepulauan Riau, yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi karantina 238 WNI dari Kota Wuhan, China.

"Pemerintah juga harus menjelaskan khususnya kepada warga Natuna, bahwa mereka bukan berbahaya, bukan menyebar penyakit atau membawa penyakit. Mereka seharusnya dirangkul dan masyarakat harus punya empati," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri agar memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat agar tidak panik.

"Kita semuannya saya minta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pencegahan dan juga memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di mana pun berada agar tidak perlu panik," katanya saat memimpin rapat terbatas dengan topik "Kesiapan Menghadapi Dampak Virus Corona" yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju di Istana Bogor.

Ditambahkan Jokowi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah protokol kesehatan sesuai dengan standar badan kesehatan dunia (WHO).

"Kemudian tidak mengizinkan semua pendatang yang tiba dari China daratan atau sudah berada di sana selama 14 hari untuk masuk dan transit di Indonesia," katanya.

selain itu, Pemerintah juga mengambil kebijakan dengan menghentikan fasilitas bebas visa dan visa on arrival bagi warga negara China.

"Sekali lagi, keputusan itu harus diambil dalam rangka melindungi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Air dari penyebaran virus corona," tegasnya.

Sementara Kementerian Kesehatan kembali menegaskan seluruh WNI yang menjalani observasi di Natuna dinyatakan sehat. Bahkan sudah ada yang memulai kuliah dengan mengakses secara daring.