Bahas Oposisi, Sandiaga Sentil Sri Mulyani

JAKARTA - Komisi II DPR RI mengundang pengusaha Sandiaga Uno dan akademisi Rocky Gerung. Yang mengundang Mardani Ali Sera. Keduanya diundang membahas oposisi yang konstruktif di Ruang Abdul Muis Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

"Indonesia semakin mengarah ke demokrasi elitis karena kuatnya koalisi pemerintah di eksekutif dan legislatif. Setelah pemilu 2019, kebanyakan partai justru merapat ke pemerintah. Padahal, demokrasi membutuhkan checks and balances," ujar Mardani.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebtu dirinya telah menulis pandangannya tersebut di dalam buku #KamiOposisi. ?????Melalui bukunya tersebut, Mardani menjelaskan alasan mengapa demokrasi perlu oposisi. Salah satu alasannya, adalah agar tidak lahir parlemen jalanan seperti yang terjadi di berbagai negara di dunia.

"Sandiaga Uno dan Rocky Gerung diharapkan dapat memberi sudut pandang lainnya, agar periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengarah dalam demokrasi elitis. Saya berharap kita kembali menghidupkan diskursus tentang bagaimana, apa yang harus kita pikirkan ke depan untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga demokrasi menjadi substansial," paparnya.

Pada kesempatan itu, Sandiaga Uno menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membangun narasi lain di luar inti yang ingin dicapai Pemerintah. Menurutnya, narasi inti yang dicapai pemerintah sebenarnya hanya ada lima. Yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, pemangkasan regulasi, dan penyederhanaan birokrasi.

Menurut dia, narasi-narasi yang dibangun di luar inti yang ingin dicapai pemerintah hanya akan menambah kekisruhan baru. Posisi Sri Mulyani yang diibaratkan Sandiaga sebagai chief financial officer (CFO) dalam perusahaan. "Apabila memang keuangan negara terbatas, cara mengatasinya hanya perlu dibuat skala prioritas saja. Atau tidak perlu membuat narasi yang baru di luar itu," jelas Sandi.

Dia mencontohkan dalam mewujudkan keinginan pemerintah merealisasikan Kartu Prakerja, Sri Mulyani menyebut Presiden Jokowi kala itu menjanjikan kartu prakerja Rp 10 triliun. Dia menyebut, kebijakan Kartu Prakerja sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang pernah dia janjikan bersama Prabowo Subianto sewaktu kampanye Pemilihan Umum Presiden 2019. "Caranya tidak dibagikan uang lagi seperti dahulu. Namun diberi pelatihan. Diberi kemampuan," papar Sandiaga.

Apabila pertumbuhan keuangan negara lesu, Sandiaga menyarankan Sri Mulyani menurunkan tagihan pajak kepada warga negara yang omzetnya turun. Sehingga dapat meningkatkan lagi perekonomian rakyat. "Jangan dipatok setinggi-tingginya. Jadi, untuk wajib pajak tertentu dibidik, ditarget. Akhirnya, ekonominya makin memiliki ketidakpastian," terangnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan kepada emak-emak meski beroposisi harus bekerja memberikan solusi kepada pemerintah. Sandiaga lalu mengatakan kehadirannya dalam peluncuran buku #KamiOposisi sebagai bentuk pembuktian dirinya. Sebab, dia merasa banyak orang yang meragukan kehadirannya dalam acara tersebut. "Pertama-tama banyak yang menyangsikan saya akan hadir. Belum kenal Sandi Uno saja mereka," tukasnya.(rh/fin)