JAKARTA - Untuk mengatasi persoalan penyaluran subsidi Elpiji 3 kilogram (kg) yang selama ini tidak tepat sasaran, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditken Pajak) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka data wajib pajak.
Dengan begitu, dipastikan penyaluran subsidi seperti Bahan Bakar Minyak, Elpiji, listrik dan pupuk, akan tepat sasaran. Dengan begitu, dipastikan penyaluran subsidi seperti Bahan Bakar Minyak, Elpiji, listrik dan pupuk, akan tepat sasaran.
"Saya selalu bertanya bagaimana penyaluran ini biar tepat sasaran? Ini cukup besar. Pertamina menyalurkan subsidi BBM dan Elpiji, PLN subsidi listrik, dan masih ada lagi subsidi pupuk," kata Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (31/1).
Budi menjelaskan, perlu adanya integrasi antara Ditjen Pajak dan BUMN agar penyaluran subsidi tepat sasaran, sebab data wajib pajak bisa dilihat dari situ siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi pemerintah.
"Kita membutuhkan satu database atau big data kemampuan artificial intelegent. Yang bagus, saya minta di sini integrasi dibuka beri kesempatan berdiskusi. Jangan sampai orang beli premium dia pajaknya besar bayar kartu kredit besar. Jangan, mubazir uangnya bisa untuk yang lain," ujar dia.
Dia memastikan, dengan terbuka data pajak, maka penyaluran subsidi bisa tepat sasaran. Dalam hal ini, kuncinya ada di Ditjen Pajak. "Big data dibuka, dengan bantuan analitic data yang bagus siapa yang sebenarnya membutuhkan," ucap dia.
Pengamat Energi, Fahmy Radhi memberikan solusi bagaimana sistem distribusi Elpiji 3 kg menjadi tepat sasaran, yakni dari terbuka menjadi tertutup. Sistem tersebut solusi jangka pendek.
Menurut dia, dengan begitu distribusi Elpiji 3 kg dapat tepat sasaran yakni hanya orang-orang yang benar-benar miskin. "Menurut saya jangka pendek dan panjang, pendek ubah sistem distribusi dari terbuka jadi tertutup. Kalau siapapun bisa membeli tanpa sanksi," kata dia.
Sistem penyaluran tertutup ini, lanjut Fahmi, bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pengenaan barcode. "Mekanisme banyak cara misalnya barcode tapi harus ada komitmen mau barkode atau digabungkan dalam beras miskin atau penerima subsidi listrik 450 VA," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Basso mengatakan, pada tahun ini pemerintah tetap memberikan subsidi 3 kg sebesar Rp42,47 triliun.
Sebagai solusi, Alimuddin mengatakan, pemerintah berencana akan mengembangkan jaringan gas (jargas) atau citygas guna menambal beban fiskal akibat subsidi Elpiji 3 kg yang sangat besar.
"Jargas dari sisi konsumsi memang tidak mencukupi banyak, 0,08 persen. Sangat kecil. Tapi kita harap ke depan masyarakat bisa migrasi dari Elpiji 3 kg ke situ," ujar dia.
Sampai saat ini, penyebaran jargas di Indonesia selama periode 2009-2019 baru menyentuh sekitar 530 ribu titik. Ke depan, Kementerian ESDM berencana menambah 266 ribu jargas di titik yang memiliki sumber gas dan infrastruktur pendukungnya.(din/fin)
