Pemerintah Targetkan Penurunan Kasus Covid-19 Sebelum Pelaksanaan PON XX
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite PC-PEN memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah, Ketua DPRP, Forkompimda, dan Kepala OPD Provinsi Papua, serta para Bupati/ Walikota bersama Forkompimda Kabupaten/ Kota se-Provinsi Papua yang dilaksanakan secara hybrid, di Jayapura-Sabtu (4/9/2021).
Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM dan memberikan arahan langkah-langkah perbaikan, serta mendengarkan aspirasi dan masukan dari para Kepala Daerah di wilayah paling timur Indonesia ini.
Pada awal Rakor, dijelaskan tentang jumlah Kasus Aktif di Provinsi Papua (per 3 Sept 2021) yang masih mencapai 12.378 kasus, atau masih meningkat 6,80 persen dibandingkan per 9 Agustus lalu. Kondisi ini menjadikan provinsi ini memiliki jumlah kasus aktif terbesar kedua (di luar Jawa Bali) di bawah Provinsi Sumatera Utara yang sebanyak 19.422 kasus.
Meski demikian, secara umum di tingkat nasional terjadi penurunan Kasus Aktif di daerah luar Jawa Bali, yaitu di wilayah Sumatera (-48,41 Persen), Nusa Tenggara (-71,20 Persen), Kalimantan (-60,25 persen), Maluku-Papua-Papua Barat (-29,26 persen).
BACA JUGA: Sukseskan PON XX Papua, PLN Siagakan 1.574 Personil Amankan Pasokan Listrik
Khusus Provinsi Papua, per 3 September 2021, jumlah kasus aktif kumulatif dari tahun lalu adalah 32.568 kasus (share nasional 0,79 persen), sedangkan kasus aktif seminggu terakhir adalah 12.378 kasus (38 persen). Kalau untuk persentase kumulatif dari awal pandemi sampai 3 September 2021, tingkat kesembuhan 19.832 kasus (60,9 persen), dan tingkat kematian 358 kasus (1,10 persen).
Menko Airlangga mengingatkan kembali kepada Forkompimda Provinsi Papua (Pangdam, Kapolda, Kajati) untuk terus bekerja sama lebih erat lagi guna mendorong penurunan jumlah kasus aktif, apalagi penyelenggaraan PON XX sudah tinggal beberapa hari lagi. Pasalnya, walaupun terjadi perbaikan level asesmen di Kab. Dogiyai dan Keerom, namun terjadi kenaikan level di Kab. Lanny Jaya (dari level 1 ke 3).
“Sesuai arahan Bapak Presiden, saya harus meng-update kondisi terakhir penanganan Covid-19 dan kesiapan PON di Papua, baik dari sisi dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi, sampai ke Kabupaten/Kota, terutama 5 Kab/ Kota yang terkait langsung dengan penyelenggaraan PON, yaitu Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Merauke, dan Kab. Keerom sebagai penyangga. Saya titip ke jajaran Forkompimda, supaya tingkat kasus ini bisa diturunkan dalam 1-2 minggu ke depan,” jelas Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/9/2021). .
Positivity Rate yang masih cukup tinggi, terutama di Kab. Supiori (60,0 persen), Mamberamo Tengah (33,3 persen), sehingga jumlah testing masih harus ditingkatkan. Capaian testing yang cukup tinggi di hanya di Kab. Boven Digoel dan Kota Jayapura yang sudah lebih dari 80 persen.
Jika dilihat dari Zonasi Risiko, Provinsi Papua termasuk dalam Zonasi Risiko Sedang (Zona Oranye). Terdapat 15 Kab/Kota dengan Risiko Rendah (Zona Hijau), 14 Kab/Kota dengan Risiko Sedang (Zona Oranye). Sementara, BOR Provinsi Papua yaitu 36 persen, di atas BOR Nasional (22 persen). Sejumlah Kab/Kota BOR masih berada di atas 50 persen, terutama di Lanny Jaya dan Mappi (100 persen), Mimika, Tolikara, Boven Digul, Jayawijaya (>50 persen).
Untuk capaian vaksinasi, per 2 September 2021, penyuntikan Dosis-1 di Papua sebesar 18,03 persen (masih di bawah capaian nasional 31,32%).
“Untuk 5 Kab/Kota yang terkait penyelenggaraan PON, minimal sudah harus 70 persen Dosis-1 sebelum PON dimulai, dan Dosis-2 akan segera kita kejar. Arahan Bapak Presiden, penonton yang belum vaksin tidak boleh masuk mengikuti PON. Karena itu masyarakat harus siap untuk divaksin segera,” tegasnya.
Beranjak ke kondisi perekonomian Provinsi Papua, berdasarkan data BPS laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada Kuartal II-2021 yakni 13,14 persen (YoY). Sektor yang tumbuh positif dan cukup tinggi pertumbuhannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian (34,44 persen); disusul sektor Transportasi dan Pergudangan (14,82 persen); serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,71 persen).
Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut harus terus dijaga, karena itu Pemerintah Pusat menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Papua. Sejak Januari hingga. 2 September 2021, penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp1,40 triliun, dan diberikan kepada 31.097 orang debitur.
Sumber: