Kajian Proyek Pulau Komodo Dinilai Tak Transparan

JAKARTA - Kepala departemen warisan alam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pendidikan dan kebudayaan (UNESCO), Guy Debonnet menyebut, pemerintah Indonesia tidak transparan soal kajian proyek ambisius di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). "Negara pihak (Indonesia) tidak memberi tahu kami, seperti yang disyaratkan dalam pedoman operasional (terkait situs warisan dunia)," kata Debonnet dikutip dari Associated Press, Selasa (28/12/2021) "Ini jelas merupakan proyek yang menjadi perhatian, karena kami khawatirkan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan habitat komodo di pulau tersebut," sambungnya. Pada Juli lalu, UNESCO juga sempat menyuarakan kekhawatiran atas proyek Taman Nasional Komodo ini. Beberapa di antaranya yakni soal pembangunan infrastruktur yang akan menghabiskan satu per tiga dari total luas alam liar di taman nasional tersebut. Selain itu, UNESCO mengaku prihatin soal penilaian dan analisis pemerintah yang minim soal dampak lingkungan dari proyek tersebut, terutama terkait target menarik pengunjung dalam jumlah banyak. "Informasi pihak ketiga dari Negara Pihak (Indonesia) mengindikasikan proyek itu menargetkan 500 ribu pengunjung setiap tahun untuk proyek wisata itu telah diajukan. Jumlah itu dua kali lipat dari angka pengunjung sebelum pandemi," demikian laporan UNESCO. "Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana model wisata seperti ini sesuai dengan visi (Indonesia) beralih dari wisata massal ke wisata yang lebih ramah lingkungan," imbuhnya. UNESCO kemudian meminta Indonesia memberikan lebih banyak informasi terkait proyek wisata tersebut. Namun setelah melakukan tinjauan, badan PBB tadi meminta Indonesia untuk menghentikan proyek ini pada Oktober 2020. "Indonesia tak boleh melanjutkan proyek infrastruktur wisata apapun yang berpotensi berdampak pada Nilai Universal yang Luar Biasa, sebelum mendapatkan penilaian dampak lingkungan yang relevan dari Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)," tutur UNESCO. Sementara itu, Associated Press tidak mendapatkan akses ke tempat konstruksi, yang mana ditutup untuk publik selama berbulan-bulan. Namun, gambar satelit menunjukkan pembangunan tetap berlanjut, meski UNESCO meminta Indonesia menghentikan proyek itu. Pertemuan Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO di Fuzhou, China, 16-31 Juli lalu juga menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo soal proyek taman nasional ini. "WHC UNESCO mendesak pihak terkait (pemerintah RI) untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada Outsanding Universal Values (OUV) hingga AMDAL yang direvisi diserahkan dan ditinjau oleh IUCN (Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam)," bunyi dokumen UNESCO tersebut. OUV (Outsanding Universal Values) adalah salah satu kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan warisan dunia. Agar menyandang warisan dunia suatu pusaka harus memenuhi syarat integritas dan/atau keautentikan serta sistem pelindungan (konservasi) dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. (der/cnn/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: