Menteri Basuki Ajak Instansi Pemerintah dan Swasta Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak
Ilustrasi program Pamsimas Kementerian PUPR untuk penyediaan air bersih-Birkompu-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Hal disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022, Rabu 25 Mei 2022.
(BACA JUGA:Mid-Term Review 2022: Menteri PUPR Minta Penyerapan Anggaran Dioptimalkan untuk Buka Lapangan Kerja)
(BACA JUGA:Langkah Tanggap Darurat Kementerian PUPR Pasca Kenaikan Pasang Air Laut di Jawa Tengah)
“Dengan program sanitasi dan air bersih kita ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki.
Untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, diperlukan kolaborasi antar sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Untuk itu, Basuki mengajak segenap Kementerian/Lembaga dan pihak swasta untuk berkolaborasi.
“Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujar Basuki.
Sementara komitmen Kementerian PUPR untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami serta pembangunan intake di sungai.
(BACA JUGA:Daftar 20 Mobil Terlaris Bulan April 2022, Mobil Anda Salah Satunya?)
(BACA JUGA:Review Daihatsu Taft 2022 LCGC di Jepang, Bakal Masuk Indonesia Juga?)
Menteri Basuki mengatakan untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.
“Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN. Preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” pungkas Basuki.
KSAN merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar di sektor sanitasi dan air minum yang dirancang untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk mencapai target 100 persen akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan.
.jpeg)
Sumber:
