Permintaan Jokowi pada PPATK: Harus Jeli Modus Baru TPPU dan Pendanaan Teroris
Presiden Joko Widodo (Jokowi)--Instagram/ @Jokowi
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta untuk dapat membaca modus-modus baru tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
Tidak hanya PPATK, Jokowi juga meminta hal yang sama kepada seluruh kementerian/lembaga.
“Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai focal point (titik fokus) dan financial intelligence unit (unit intelijen finansial) harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan, serta perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” katanya di Istana Negara, Senin, 18 April 2022.
Jokowi mengingatkan agar PPATK dan seluruh kementerian serta lembaga mengantisipasi sedini mungkin ancaman-ancaman yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan.
Selain itu mengantisipasi tindak kejahatan ekonomi dengan kecanggihan teknologi seperti kejahatan siber (cyber crime).
(BACA JUGA:PPATK Bongkar Harta Indra Kenz Mencapai Miliaran Rupiah)
Tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan akan semakin berat, di antaranya dengan potensi peningkatan kejahatan siber.
Turut menjadi tantangan adalah berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, Presiden menekankan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.
Perlu adanya sinergi antarberbagai instansi untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan.
“Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan, dan seluruh masyarakat. Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian, pemulihan keuangan negara, dan memberikan kepastian hukum kepada para investor,” ujarnya.
Selain penanganan modus-modus baru TPPU, Presiden meminta PPATK dan seluruh kementerian/lembaga untuk terus melakukan terobosan dengan bertransformasi secara digital guna memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit, dan kompleks.
Sumber:
