PKS: Kenaikan Harga Pangan dan BBM Berdampak ke Rakyat Miskin
Ilustrasi - Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengusulkan agar harga jual Pertamax dihitung ulang supaya Pertamina tak terkesan mensubsidi BBM mobil mewah.-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menilai, kenaikan harga pangan dan energi seperti bahar bakar minyak (BBM) dan gas LPG, akan berdampak pada daya beli masyarakat dan menikkan angka kemiskinan.
“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar Akmal, Senin 4 Maret 2022.
Dia menyebut bahwa ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang kenaikan harga pangan dan energi.
“Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen”, ujar Akmal.
(BACA JUGA:Harga Minyak Melambung Gegara Konflik Rusia-Ukraina, Siap-Siap BBM Naik Harga)
Akmal mengatakan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka.
Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.
“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong”, ketus Akmal.
(BACA JUGA:Harga Pertamax Rp12.500 Diprotes, Pengamat: Giliran Shell Rp16.000 Kok Diam Saja?)
Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, bahwa semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader.
Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya, termasuk distribusinya.
“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
