SMF 'Tantang' BP Tapera dan BPD Pacu Peningkatan Pembiayaan KPR di Daerah

SMF 'Tantang' BP Tapera dan BPD Pacu Peningkatan Pembiayaan KPR di Daerah

Ilustrasi - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/SMF mendorong pemangku kepentingan seperti BPD dan BP Tapera untuk meningkatkan pembiayaan KPR di daerah--PUPR

Rionald mengatakan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah.  

Rionald juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak. Sehubungan dengan itu, ia memandang pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah di seluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak.

Maka itu, sinergi antara Pemerintah, Bank, dan SMF perlu diperkuat. “Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,” imbuh Rionald.

(BACA JUGA:SPAM Jatiluhur dan Kariyan Jadi Asa Jakarta Tidak Tenggelam Seperti Prediksi Joe Biden)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, memaparkan bahwa saat ini pihaknya memiliki tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga. Angka itu terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya. 

"Kepemilikan rumah masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru pada angka 56,75 persen menjadi 70 persen di tahun 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga," ujar Herry.

Terkait hal tersebut Herry menuturkan bahwa potensi BPD untuk berperan dalam mencapai target-target tersebut tentu sangat diharapkan. 

BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni. 

(BACA JUGA:Malika Desak Wapres Ma'ruf Amin Cabut Pernyataan Mudik Wajib Vaksin Booster )

“Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” ucap Herry.

Herry memaparkan bahwa berdasarkan data OJK, pertumbuhan KPR Perbankan terus membaik sejak akhir tahun 2020, dan pada Februari 2022, pertumbuhan KPR perbankan nasional mencapai 10,2 persen year-on-year.

Hingga saat ini, total penyaluran KPR FLPP oleh BPD berhasil mencapai 67.273 unit, atau senilai Rp 7,4 Triliun. Tren total penyaluran yang positif tersebut juga ditunjukkan pada program BP2BT pada tahun 2020-2021.

“Kapasitas tersebut harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk meneruskan program yang ada, namun juga untuk pengembangan produk baru," tegasnya. 

(BACA JUGA:Harga Pertamax Naik Rp12.500 Per Liter, Pengamat: Bagus Masih Dibawah Keekonomian, Kalau Gak Bisa Rp15.000)

Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Deputi Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jasa Keuangan, Roberto Akyuwen memaparkan bahwa sampai dengan Januari tahun 2022, fungsi intermediasi BPD mencatatkan tren perbaikan dengan pertumbuhan kredit 5,15 persen year-on-year. Dimana kenaikan kredit juga didukung oleh pertumbuhan DPK yang tumbuh positif 12,50 persen year-on-year.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: