PDIP Sindir Luhut Soal Penundaan Pemilu 2024: Ada Pembantu Presiden Membuat Wacana Tidak Menyehatkan Situasi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.-Khanif Lutfi-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan Pemilu 2024 masih jadi pembahasan.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Luhut yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?" kata Hasto, Senin, 14 Maret 2022.
(BACA JUGA:Klaim Luhut 110 Juta Pengguna Medsos Bahas Penundaan Pemilu, Nyatanya Lebih Banyak yang Bahas Minyak Goreng )
Kata Hasto, jika Luhut berbicara politik, hukum dan keamanan itu ranah Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," tegasnya.
Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "big" data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
(BACA JUGA:KPU Kabupaten Tangerang Usulkan Penambahan Anggaran Pilkada Serentak 2024 Rp182 Miliar )
Hasto mengatakan "big" data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.
Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Luhut, disebut harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah masyarakat.
Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam," kata Hasto lagi.
Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.
Sumber:
