JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan imbauan khusus untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, dan pejabat negara.
Mahfud MD memberi pesan khusus agar seluruh pihak yang ia sebutkan bisa bekerja sebaik mungkin tanpa melakukan suatu penyimpangan.
Terlebih, Mahfud MD sangat memberikan 'warning' untuk jangan sesekali berusaha memakan uang rakyat.
"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman," tegas Mahfud MD dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
(BACA JUGA: Jokowi Kemah di IKN, Nicho Silalahi Malah Ajak Rakyat Camping di Istana Negara untuk Tuntut 'Jokowi Mundur')
(BACA JUGA:Rasisme Jurnalis Media Barat Jadi Sorotan, Netizen: Kasih Paham Om Putin! Uraaaa)
"Hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang," tambahnya.
Sementara itu, Mahfud MD juga menegaskan bahwa sampai dengan saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin masih ingin terus fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.
Maka dari itu menurutnya satuan siber pungli masih sangat dibutuhkan demi menciptakan kenyamanan dan kemananan pembangunan.
"Pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional," tukasnya saat menghadiri acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu pada Sabtu (12/3/2022).
(BACA JUGA: Menohok! Noval Assegaf 'Sentil' Abu Janda: Siapa yang Ikut Pendapat Agama Dia? Pasti Golongannya Saja)
(BACA JUGA:IDEAS: Kerugian Masyarakat Akibat Krisis Minyak Goreng Capai Rp 3,38 Triliun)
Akan tetapi Mahfud MD memberitahu bahwa Saber Pungli bukan untuk fokus memberantas korupsi, tetapi lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah.
Hal tersebut dinilai mulai dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi.
"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi," tandasnya.
