Presiden Joko Widodo Harus Mengakhiri Kepemimpinannya, Mayoritas Warga Tidak Setuju Jika...

Presiden Joko Widodo Harus Mengakhiri Kepemimpinannya, Mayoritas Warga Tidak Setuju Jika...

Presiden Jokowi saat kampanye Pemilu 2019 di GBK Senayan Jakarta.-dok fin-dok fin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Usulan penundaan Pemilu pada 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden ditolak masyarakat. 

Hal ini terlihat dari data mayoritas warga yang mengikuti survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal diundurnya Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Mayoritas responden, menolak wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan ekonomi atau pandemi COVID-19.

(BACA JUGA:Bejat! Ayah Tega Rudapaksa Anak Kandungnya Sejak Usia 5 Tahun, Seminggu 2 sampai 3 kali, Sekarang Korban Hamil)

Dalam hasil survei LSI, responden setuju pemilihan umum tetap harus digelar pada 2024 sebagaimana diatur oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 68-71 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. 

Sehingga, Presiden Joko Widodo harus mengakhiri kepemimpinannya pada 2024 sesuai aturan konstitusi.

(BACA JUGA:Luhut ke Arab, Ketemu Putera Pangeran Mohammed bin Salman, Bahas Investasi dengan Arab Saudi )

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Djayadi menerangkan responden yang pro demokrasi dan pro pembangunan ekonomi punya kesamaan pandangan soal wacana menunda Pemilu 2024.

Mayoritas responden dari dua kelompok itu menolak wacana tunda Pemilu 2024.

“Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan Pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut," katanya, Kamis, 3 Maret 2022. 

Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun mereka juga besar penolakannya jika diberi pilihan tersebut. 

"Artinya, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elite politik, maka semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu ini,” terang Djayadi saat memaparkan kesimpulan survei.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: