Wacana Tunda Pemilu, Pemerintah: Saat Ini Kita Fokus IKN dan...
Ilustrasi Pemilu 2024-Ilustrasi-twitter
JAKARTA, FIN.CO.ID - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus mengalir. Banyak pro dan kontra.
Sebagai sebuah aspirasi dari rakyat, Pemerintah mengaku telah menampung masukan-masukan tersebut.
Demikian dikatakan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini.
(BACA JUGA:Usulan Pilpres Ditunda Karena COVID-19, PBNU: Masuk Akal Juga)
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," katanya, Senin, 28 februari 2022.
Diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zuklifli Hasan.
Ketua umum PKB, Partai Golkar dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan.
(BACA JUGA:Wacana Tunda Pemilu, AHY: Kok Ringan-ringan Saja Tabrak Konstitusi)
Meski demikian, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.
Pemerintah, menurutnya, saat ini masih fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19.
"Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.
Selain pemulihan pasca pandemi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.
Sumber:
