JAKARTA - Banyak lembaga survei yang merilis hasil survei terlihat kenaikan tren elektabilitas Partai Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Seperti Survei Indikator yang dirilis pada Januari 2020 menunjukkan angka elektabilitas Demokrat 4,6%. Pada rilis-rilis berikutnya, tren ini terus naik, hingga pada survei terakhir yang dirilis pada Desember 2021 ini, elektabilitas Partai Demokrat ada pada angka 10%, berada pada posisi keempat, setelah PDIP, Gerindra dan Golkar.
Survei Polmatrix menunjukkan tren serupa. Dalam rilis hasil survei pada bulan Mei 2020, elektabilitas Partai Demokrat tercatat 3,8%, lalu menjadi 9% pada bulan Desember 2021.
Demikian pula dengan survei SMRC yang dirilis pada Desember 2021 ini. Pada saat tren elektabilitas partai-partai besar menurun, elektabilitas Demokrat relatif stabil dalam dua tahun terakhir.
Menurut SMRC, elektabilitas Ketum AHY berada pada posisi keempat, tidak jauh berbeda dengan beberapa kandidat yang memiliki jabatan publik.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya menilai, tren positif terhadap Partai Demokrat maupun Ketum AHY merupakan apresiasi publik atas kepemimpinan AHY dan kerja-kerja politik Partai Demokrat, baik melalui jalur legislatif, maupun eksekutif, melalui kader-kader kami yang menjadi Gubernur, Walikota dan Bupati di berbagai daerah.
"Ketum AHY adalah pembelajar cepat. Meski gagal di Pilkada DKI, tapi beliau belajar dari kegagalannya dan sukses mengemban tugas sebagai Komandan Kogasma untuk mempertahankan kursi Demokrat di Senayan, meski sejumlah Lembaga survei waktu itu memprediksi Demokrat tidak akan bertahan di Senayan," ujar Sigit Raditya, Rabu (29/12/2021).
“Dasar ini yang menjadi alasan beliau terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum," sambungnya.
Menurutnya AHY memberi harapan baru untuk Demokrat. Jam terbang dan pembelajar cepat ini juga yang membuat AHY mampu mempertahankan kedaulatan Demokrat dari tangan para begal politik.
"Misalnya dengan tokoh yang lebih senior dan sama-sama pernah di militer, seperti KSP Moeldoko. Meskipun pangkat dan jabatannya jauh lebih tinggi, karena usianya juga jauh lebih tua, tapi tidak serta merta jam terbang di politiknya juga tinggi," ucapnya.
Dia melanjutkan, jam terbang ditentukan bukan hanya lamanya menggeluti politik tetapi juga kondisi kesulitan yang dihadapi dan bagaimana dia menemukan solusi untuk mengatasi kesulitannya.
Sebelum dinyatakan kalah oleh Pengadilan atas gugatannya terhadap Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketum AHY yang sah dan diakui pemerintah, KSP Moeldoko sempat ikut berkompetisi untuk jabatan Ketum PSSI dan beberapa Ketum Partai. Tapi Moeldoko juga kalah
“Ini yang saya maksud, dalam politik, jam terbang sangat menentukan. Beda dengan ‘nature’ di militer. Kalau di militer, ada istilah urut kacang. Harus menunggu giliran penugasan. Bisa atau tidak bisa, siap atau tidak siap, harus melaksanakan penugasan itu. Dipaksa. Kalau di politik, tidak seperti itu. Hanya yang mau, bisa dan siap yang bisa memperoleh kesempatan,” kata Sigit,
Untuk itu Sigit juga mengimbau kepada rekan-rekan sesama purnawirawan di militer untuk mempersiapkan diri lebih baik dan mendapatkan jam terbang lebih tinggi saat berkarier di medan tugas baru, khususnya di bidang politik.“Zaman sudah berubah. Tidak seperti era KSP Moeldoko saat perwira muda dulu. Ada Dandim bisa menjadi Bupati karena kekaryaan. Atau Pangdam jadi Gubernur. Sekarang harus ikut kompetisi. Belum tentu mantan Pangdam bisa terpilih menjadi Bupati. Pasca reformasi, ada juga Jenderal bintang empat yang dua kali ikut pemilihan Gubernur, tapi kalah.” kata Sigit,
"Yang juga satu almamater dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, di Norwich University, Amerika Serikat ini lantas mengatakan, “Demokrat terbuka bagi para purnawirawan TNI/Polri yang ingin ikut mengabdikan diri melalui jalur politik. Mari kita lanjutkan ‘jam terbang’ kita untuk berkoalisi dengan rakyat dan mengabdi pada bangsa dan negara," pungkasnya. (dal/fin)
