IPK Indonesia Kudu Ditingkatkan, KPK Ajukan 2 Rekomendasi dalam Isu Prioritas ACWG G20
Ilustrasi KPK.-Dok. FIN-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional melalui helatan Presidensi G20 Indonesia 2022.
“Dari hasil pengukuran IPK 2021 menunjukkan beberapa pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi politik. Gelaran Presidensi G20 ini bisa kita jadikan momentum perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh,” kata Deputi Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana selaku Chair Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 dalam diskusi media, dikutip Sabtu, 19 Februari 2022.
Oleh karena itu, KPK mengajukan dua rekomendasi IPK 2021 ke dalam isu prioritas ACWG G20.
(BACA JUGA:Gak Nyangka! Dua Wanita Ini Ternyata Komplotan Curanmor, Segini Barang Buktinya...)
Pertama, perlunya mengembalikan independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan. Kedua, perlunya keseriusan dalam menangani kejahatan korupsi lintas negara.
Lebih lanjut, Hadiyana menjelaskan, kenaikan poin pada beberapa indeks ekonomi terkait kemudahan berusaha tidak bisa dilihat secara parsial. Sebab, jangan sampai mudahnya memulai bisnis, karena adanya suap.
Pembenahan sistem politik yang rentan terjadi korupsi, sambungnya, bukan merupakan upaya yang sederhana. Hal ini dikarenakan, pembenahan harus dilakukan secara kompleks bukan hanya pada partai politik, melainkan juga pemilihan umum, hingga pemanfaatan teknologi Informasi.
(BACA JUGA:Jadi Staf Pelatih Timnas, Aguero Bertekad Bawa Argentina Juara Piala Dunia)
Menurut Hadiyana, upaya KPK memasukkan dua rekomenasi hasil IPK 2021 menjadi langkah tepat untuk mengupayakan peningkatan skor IPK pada masa mendatang.
“Isu prioritas yang dibahas dalam ACWG G20 tersebut, kami harap bisa menjawab tantangan yang dipotret dalam hasil IPK 2021 maupun indeks-indeks lainnya,” tutup Hadiyana.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
