Dituding Anti Pesantren, BNPT Buka Suara
JAKARTA, FIN.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dituduh sebagai lembaga yang anti pensantren.
Hal tersebut terkait pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 198 pesantren terafiliasai jaringan teroris.
Pernyataan itu diungkapkan Komjen Boy Rafli Amar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa, 25 Januari 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Sentil Pemerintah, Rizal Ramli: Islamphobia Digencarkan, Kini Rayu Ummat untuk Wakaf, Kontradiktif amat sih,)
Selain dianggap sebagai anti pesantren, BNPT juga dinilai islamophobia.
Terkait hal tersebut, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid akhirnya buka suara terkait polemik tersebut.
Dia meminta pernyataan pimpinannya harus dilihat secara jernih.
(BACA JUGA:BNPT Klaim Pesantren Terafiliasi Terorisme, Ketua MUI: Pernyataan yang Meresahkan)
"Hal ini perlu dijernihkan. Agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan meningkatkan deteksi dini dianggap sesuatu yang negatif," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/1/2022).
Dikatakannya, seharusnya data yang disampaikan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi yang bertugas mecegah radikalime dan terorisme.
"Data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua stakeholder," katanya.
Apalagi, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.
Multi pihak tersebut yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar.
Kemudian, dunia usaha melalui pelibatan perusahaan baik BUMN maupun swasta, dan media melalui pelibatan insan media baik cetak, elektronik dan digital.
Baca Juga
"Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa," katanya.
Ditegaskannya, hal itu diperkuat bahwa landasan kerja BNPT dilandasi dengan nilai dasar (core velue) yang menjadi pegangan, yaitu akronim dari BNPT (berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, terpuji).
"Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia," ucapnya.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT.
Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturahmi kebangsaan dengan mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia secara berkala.
“Agar tidak keluar dari substansi dan tujuan data itu disampaikan, saya ingin menegaskan data tersebut harus dibaca sebagai upaya peningkatan deteksi dini dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme terorisme yang telah melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat dalam beragam bentuk dan kanal,” ujarnya.
Baca Juga
Diungkapkannya, berdasarkan data di Kementerian Agama jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 27.722.
Artinya, 198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme hanya sekitar 0,007 persen.
"Harus mendapat perhatian, karena keberadaannya justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan," katanya.