DPR Minta Penyaluran PMN ke BTN Dipercepat
Hujan Uang, Menang Lotere | Image oleh Hans Braxmeier dari Pixabay --
JAKARTA, fin.co.id - Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui skema rights issue.
PMN ini dinilai penting dalam mendukung program pemerintah dalam perumahan rakyat.
Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai pada dasarnya pelaku usaha yang mulai bangkit dari pandemi Covid-19 membutuhkan pembiayaan dari perbankan.
(BACA JUGA:BTN Tancap Gas, Akad Kredit 6.000 Unit Dalam Seminggu)
“Dalam konteks ini, permodalan bank mesti diperkuat, modal bank mesti ditambah agar rasio kecukupan modal memampukan bank melakukan ekspansi, jika tidak diperkuat, bank sulit ekspansi dan itu menjadi kerugian bersama semua pihak,” ujar Mekeng.
Untuk itu, Mekeng memandang wajar apabila BTN menggelar rights issue dalam menambah permodalan, yang didukung oleh pemerintah melalui PMN.
“Karena pemerintah harus mempertahankan porsi kepemilikan, maka mesti melakukan PMN. Ini logika umum dan sudah menjadi pemahaman bersama. Yang perlu dilakukan adalah percepatan realisasinya,” ujar Mekeng yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
(BACA JUGA:Perluas Ekosistem Perumahan, Bank BTN Diminta Perkuat Sinergi dengan BUMN dan Swasta)
Pada dasarnya, Pemerintah dan DPR telah menyetujui PMN ke BTN senilai Rp 2 triliun sejak tahun 2021 lalu.
Dengan modal ini, BTN akan menggelar rights issue dengan target dana di atas Rp 3,3 triliun pada tahun ini.
Namun, masih ada ketidakpastian kapan rekomendasi final atau Peraturan Pemerintah mengenai PMN ke BTN akan terbit. Hal ini tentunya mempengaruhi jadwal rights issue dari BTN.
“Kalau membuat PP itu itu pasti banyak kajian-kajian yg harus dipersiapkan. Menurut hemat saya, lama atau tidak itu relatif. Tapi, jangan juga terlalu molor karena industri perbankan juga berkejaran dengan waktu,” jelasnya.
Setali tiga uang dengan Mekeng, Anggota Komisi VI DPR, Gde Sumarjaya Linggih menilai PMN untuk BTN mendesak untuk dilaksanakan segera.
“Target eksekusi di kuartal II atau kuartal III-2022. Agenda ini sudah cukup mendesak sehingga kami berharap bisa dieksekusi secepatnya,” ujar Politisi asal Bali yang akrab dipanggil Demer ini.
Sumber:
