LPDB-KUMKM Siap Tingkatkan Penyaluran Dana Begulir di Provinsi Gorontalo
--
Sementara itu, Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Saefudin mengatakan, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pembiayaan selalu mengedepankan asas manfaat dan asas pelayanan.
"Kami tentu sangat berterima kasih dengan kehadiran rekan-rekan dari DPRD Provinsi Gorontalo ini. Dari data kami memang sejak tahun 2016 hingga saat ini, Provinsi Gorontalo belum ada penyaluran dana bergulir," kata Saefudin.
(BACA JUGA:Dari Aceh, Mensos Terbang ke Papua, Pastkan Warga Terima Bantuan)
Persoalan belum banyaknya koperasi di Gorontalo yang mengakses dana bergulir disebabkan oleh kurang lengkapnya proposal pengajuan dana bergulir maupun tidak adanya kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta di lapangan.
"Mungkin dari sisi kelayakan usaha memenuhi syarat, tetapi dari sisi administasinya belum dilakukan dengan benar. Hal ini sangat penting karena kami mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian dalam penilaian terhadap calon mitra kami," kata Saefudin.
Siap Kolaborasi
Terkait kolaborasi, Supomo menambahkan bahwa LPDB-KUMKM siap bekerja sama dengan DPRD Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada koperasi-koperasi potensial di wilayah Gorontalo.
"Dengan ini, koperasi diharapkan bisa naik kelas, dari yang sebelumnya administrasinya tidak baik, bisa menjadi lebih baik agar dapat memenuhi persyaratan pengajuan dalam memanfaatkan dana bergulir," papar Supomo.
Sebagai informasi, kunjungan kerja DPRD Provinsi Gorontalo ditutup dengan kunjungan lapangan ke koperasi mitra LPDB-KUMKM di Provinsi DKI Jakarta yakni Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest), kegiatan ini dalam rangka mengetahui pemanfaataan dana bergulir LPDB-KUMKM oleh mitra koperasi, serta menggali informasi terkait proses pengajuan dana bergulir dari mitra LPDB-KUMKM.
(BACA JUGA:Garap Korupsi Proyek Satelit Kemhan, 11 Saksi Diperiksa Kejagung)
Diharapkan, dengan konsultasi dan kunjungan lapangan DPRD Provinsi Gorontalo bisa memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai arah kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Gorontalo. (nur/rls)
Sumber:
