JAKARTA, FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2021.
Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam keterangan persnya mengatakan pihaknya telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tersebut.
(BACA JUGA: Kemhan Teken Kontrak Alutsista Rp 1,2 Triliun dan USD 1,4 Miliar)
“Kami sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta ataupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, jumlah yang diperiksa ada 11 orang,” katanya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat, 14 Januari 2022.
Dikatakan, pemeriksaan terhadap saksi masih terus dilakukan. Bahkan jumlah saksi atau pihak-pihak yang diperiksa akan terus bertambah.
Selain itu, pihaknya juga akan mencari bukti0bukti yang menguatkan.
(BACA JUGA: Ini Jawaban Kemhan soal Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun)
"Ada beberapa dokumen yang telah diperoleh penyidik terkait unsur kerugian negara," ungkapnya.
Dikatakannya, penelusuran barang bukti ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tentunya jaksa tidak ceroboh, ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor,” ujarnya.
Dijelaskannya, proses penyidikan kasus ini sudah seminggu berlangsung. Bahkan kasus ini menjadi perkara prioritas Kejaksaan Agung.
Penyidik JAMPidsus sudah ekspose, alat bukti yang ditemukan sudah cukup untuk penyidikan.
Karenanya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani surat perintah penyidikan dengan Nomor Print 08 tanggal 14 Januari 2022.
“Jadi kita sudah lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kita,” terangnya.
