Banjir Jabodetabek, Jangan Saling Tuding

JAKARTA - Langkah antisipatif dianggap kurang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir yang sering terjadi. Terlebih, DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki daya tarik serta sarat politis bagi sebagian kalangan. Ironisnya, ketika bencana datang, pemerintah seakan sibuk menunjuk siapa yang paling bertanggung jawab atas musibah tersebut. Padahal, bencana ini adalah pengulangan setiap tahunnya. Dibutuhkan terobosan program dalam mengantisipasi, agar bencana tak terulang. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing mengatakan, sebagian wilayah Jakarta dilanda banjir. Orang yang paling bertanggungjawab adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sedangkan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara, banjir di Jakarta. “Saya berpendapat, Presiden Republik Indonesia turut bertanggungjawab,” ujar Emrus di Jakarta, Jumat (3/1). Dia juga menilai, perbedaan pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dengan Anies Baswedan tidak mencerminkan pemimpin yang proaktif, inisiatif, koordinatif dan komunikatif. “Karena begitu ada banjir mereka berbeda pendapat. Seharusnya sebagai good leadership tidak harus menunjukkan sikap seperti itu. Mereka bukan good leadership,” ujarnya. Seharusnya, lanjut Emrus, kedua pemimpin itu berpikir antisipatif. Karena banjir bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Banjir sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Karena itu harus bisa melakukan koordinasi. Namun hal itu tidak dilakukan. Akibatnya, warga yang menjadi korban. “Oleh karena itu, menurut pandangan saya kedua tokoh ini harus bertanggung jawab menyampaikan kepada publik. Misalnya Menteri PUPR bisa saja memecat dirjen yang menangani banjir. Anies juga bisa memecat dinas yang menangani banjir. Lebih baik lagi jika keduanya mundur dari jabatannya,” beber Akademisi Universitas Pelita Harapan tersebut. Terpisah, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie berharap agar seluruh pihak tidak saling menyalahkan atas peristiwa bencana banjir yang tengah melanda beberapa wilayah di Jabodetabek. "Bencana banjir ini sejatinya bukan yang pertama kali terjadi di ibukota . Saya berharap di tengah musibah ini seluruh pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan," ujar Ida di Jakarta, Jumat (3/1). Ia mengatakan bencana banjir tersebut juga merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Tak , terkecuali masyarakat dan aparat pemerintah terendah yang berada di lingkungan. Yakni , RT (Rukun Tetangga). Terutama tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. "Ketika diri sendiri saja tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sendiri. Jangan menyalahkan orang lain ketika terjadi bencana. Yang lebih penting bagaimana menanggulangi bencana agar tidak sampai jatuh korban jiwa dan kerugian yang lebih besar lagi. Itu tanggung jawab seluruh pihak," papar Anggota Komisi VIII DPR RI ini. Politisi dari fraksi Partai Golkar ini menilai, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang notabene merupakan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI sudah cukup baik dalam melakukan penanganan pasca banjir. Baik dalam hal kecepatan dan ketepatan menangani korban bencana. Ia berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan. Tentu tidak hanya oleh BNPB saja, melainkan juga instansi sejenis di bawahnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Termasuk juga Tanggap Siaga Bencana (Tagana). Sementara dari sisi legislasi, lanjut Ida, dirinya bersama anggota Komisi VIII DPR RI akan merevisi dan membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini sudah dalam masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari seluruh pihak atas kebersihan dan kondisi lingkungan. Ditambah dengan payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana, maka diyakni bencana sejenis tidak akan terulang lagi. Paling tidak, kerugian jiwa dan materi dapat dimininalisir. (khf/fin/rh)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: