JAKARTA - Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah menginventarisir data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk masa pensiun tahun 2023 dan 2024. Data ASN aktif, sangat dibutuhkan untuk mengisi pusat pemerintahan di Ibu Kota Baru di wilayah Kalimantan Timur.
Kemenpan-RB juga sudah menyiapkan skenario lain, salah staunya menggunakan tenaga outsourcing atau dari pegawai daerah jika total ketersedian ASN di bawah kebutuhan. ”Pos-posnya sudah ada, tinggal diisi. Tapi rincian datanya sedang disusun ya. Skenario pertama, ASN yang masih aktif wajib ke Ibu Kota Baru. Nah kekurangannya bisa dari daerah setempat atau outsourcing,” jelas Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Jumat (7/2).
Ditambahkan Tjahjo, data buku statistik PNS yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2019, totalnya mencapai 939.236 orang. Data ini bisa terjadi penurunan karena faktor pensiun dan meninggal dunia atau diberhentikan. ”Seperti yang saya sebutkan tadi, angkanya masih plus minus ya. Ini sedang diperbaharui lagi,” jelasnya.
Terkait dengan adanya penolakan dari ASN untuk dipindahtugaskan ke pusat pemerintahan baru, bagi Tjahjo Kumolo, itu bukan hal yang sulit. ”Sejak dari awal sudah ada yang namanya penegasan. ASN siap ditempatkan dimana saja dalam pengabdiannya. Kalau pun ada yang keberatan, silahkan ajukan. Ya silahkan mengundurkan diri. Kalau pun tidak mau masa kita paksa, ASN kan ada aturannya, garis besarnya begitu,” timpal Tjahjo di sela rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin.
Nah bagi ASN yang sudah masuk tahap pensiun pada waktu yang ditentukan, tentu akan menjadi pengecualian. ”Kan ada datanya jadi tidak sulit. Apalagi yang mau masuk pensiun. Demikian juga untuk ASN yang kondisinya sakit-sakitan, jelas ada pertimbangan. Ingat ASN harus siap,” imbuhnya
Negara, lanjut Tjahjo telah memberikan pendidikan kepada ASN dengan biaya yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya demi negara. ”Ini sudah menjadi arahan presiden. Jadi ya jangan maunya sendiri,” ujarnya.
Konsep pemindahan ibu kota telah dipikirkan secara matang termasuk pemindahan SDM. ”Gagasannya sudah ada, pusat pemerintahan yang smart dan modern. Kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi. Jadi membutuhkan SDM ASN yang unggul,” katanya.
Disinggung soal isu terkait dihapuskannya tenaga honorer di pemerintahan. Tjahjo sempat melempar senyum. ”Itu kan ya, isunya kemana-mana ya. Dan saya pun sudah menegaskan bukan penghapusan, tapi penataan pegawai negeri. Honorer itu kan daerah itu perlu honorer, kebersihan atau untuk tenaga tara usaha yang tidak harus ASN,” tutur Tjahjo.
Nah, tenaga honorer bisa diambil daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah membayarnya.”Tapi saya minta juga, jangan sampai ada janji. Tenaga honorer daerah dijanjikan jadi pegawai negeri, kan jadi beban pusat nantinya termasuk pensiunnya,” jelasnya.
Karena, lanjut dia, pegawai negeri sipil itu harus smart, harus sesuai kebutuhan, mengurangi tenaga administrasi, tidak berlebihan juga tidak kurang. ”Kalau yang masih kurang saat ini diserahkan kepada bupati/wali kota dan gubernur, mau ngangkat berapa saja, seperti DKI, karena APBD besar, bisa berapa saja, pasukan gorong-gorong, kebersihan, pasukan bencana alam, ya, gaji sesuai upah minimum regional (UMR),” bebernya.
Ini, kata dia, bisa bersifat outsourcing, sehingga istilahnya menjadi penataan, bukan penghapusan tenaga di luar ASN di pemerintahan. Sebab jika tidak ditata dari sekarang akan menjadi tumpang tindih status kepegawaian di pemerintahan, sehingga banyak aksi.
”Lho demo-demo tenaga honor, padahal harusnya tidak perlu itu, honor kan urusan daerah, kemampuan daerah. Jangan honor dijanjikan, kamu cleaning service nanti akan jadi CPNS, inikan berat, padahal ada yang lebih utama, tenaga guru, kesehatan, tenaga penyuluh desa, peternakan, pertanian dan perairan,” ujarnya.
Tjahjo mengatakan, pemerintah memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya untuk membangun daerah sehingga bisa maju.”Dan jangan sampai tenaga administrasi jadi guru, wartawan jadi guru, merangkap-rangkap itu, tidak bisa,” pinta Tjahjo.
bu kota negara yang baru juga akan dibangun berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Itu berarti harus ada SDM yang memadai untuk merespons kebutuhan itu.
Terpisah, peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi berharap kualitas SDM yang bakal mengisi birokrasi di pusat pemerintahan nantinya dapat ditentukan seusai kemampuan dalam berkontribusi bagi pembangunan. ”Ini bisa menjawab tantangan ke depan, termasuk konsep migarasi ASN,” ujarnya.
