Pelaku Usaha Masih Sulit Dapatkan Kredit

Pelaku Usaha Masih Sulit Dapatkan Kredit

JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi) sejatinya ikut berkontribusi besar dalam mamajukan Usaha Mikrl, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tapi sayangnya, program penyaluran dana pinjaman khususnya untuk pelaku usaha mikro ini tidak berjalan maksimal, lantaran persyaratan yang ditetapkan oleh bank memberatkan. Dalam upaya mewujudkan pembiayaan yang adil dan merata, Kementerian Koperasi dan UKM mengaku tengah menggodok skema pembiayaan baru yang tak hanya murah, tapi juga mudah diakses bagi para pelaku Usaha Mikri, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama usaha mikro. Pasalnya selama ini, masih banyak UMKM yang mengeluhkan beratnya persyaratan serta waktu yang cukup lama dalam pencairan modal.

BACA JUGA: Terkait Berita ASN Dapat Pensiun Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip

"Pembiayaan KUR hanya terkesan murah saja, belum menjangkau kategori mudahnya. Karena peminjam mesti harus memberikan kolateral (jaminan) dan mesti datang ke bank," ucap Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Hanung Harimba Rachman di Jakarta, Selasa (18/2). Untuk itu Kemenkop dan UKM lanjut Hanung, mencoba mengembangkan dengan dan memberi dukungan kepada industri-industri keuangan lain, yang bisa memberikan kemudahan dengan sistem yang bakal diformulasikan. "Apakah nanti lewat intervensi pemerintah dengan subsidi ke modal operasinya atau model lain, masih akan kita formulasikan dengan Kementerian Keuangan, BI dan OJK maupun pihak lain yang terkait. Diharapkan segera mungkin skema pembiayaan baru ini diterapkan," imbuhnya. Namun sekali lagi Hanung menegaskan, untuk bisa membuat kebijakan, harus dilakukan dengan kajian dan riset. Pihaknya ingin menciptakan pemerataan pembiayaan bagi semua skala bisnis yang ada. Hanung menyebut, salah satu model atau skema yang mungkin dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dinilai memiliki banyak model yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh Kemenkop dan UKM dalam skema pembiayaan nantinya. "Pola BMT kolektivitas nya itu mereka yang datang untuk jemput bola. Karena biasanya UMKM kesulitan datang ke bank, pelaku mikro kita ini ya pemilik juga merangkap pekerja, pengelola bahkan kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun," kata Hanung.

BACA JUGA: Teroris Jaringan Santoso Bebas dari Lapas Ngawi

Selain menciptakan pembiayaan yang mudah, penggodokan skema pembiayaan baru ini juga menjadi salah satu upaya menghilangkan praktik rentenir yang banyak menjerat pelaku usaha mikro di lapangan. Terkait bentuk skema pembiayaannya akan seperti apa, Hanung bilang bisa saja BMT spesifik atau lebih khusus untuk diterapkan oleh koperasi sendiri. "Misalnya petani kentang punya pola kolektivitas berbeda dengan nelayan, karena kentang panen baru per tiga bulan sekali. Sementara nelayan butuh pendanaan hampir tiap hari. Nanti bisa saja BMT di daerah jadi lebih spesifik," cetusnya. Menyoal ini, President Commisioner PT Permodalan BMT Ventura Syariah Saat Suharto menjelaskan, pihaknya diminta Menteri Teten untuk memberikan masukan skema pembiayaan yang mudah untuk diterapkan ke pelaku usaha mikro. "Arahannya ada suatu skema pembiayaan yang lebih ramah kepada usaha mikro. Untuk itu kita bersepakat gerakan koperasi yang lesson learn ini untuk dicoba diramu supaya menghasilkan suatu pola pendekatan skema pembiayaan," jelasnya. "Karena pendekatan perbankan sudah dilakukan, tapi berdasar local wisdom koperasi belum kita coba secara lebih serius," sambung Saat. Opsinya ada beberapa metode yang akan diformulasikan seperti yang ada di koperasi seperti 'yarnen' atau dibayar pada waktu panen. Sementara di sistem perbankan tidak ada yang seperti itu. "Jadi ada pola installment yang tidak sama di tiap usaha. Pola pembayaran sesuai cashflow bisnis UMKM ini yang akan dijadikan sebagai acuan," kata Saat. Menurut Saat, pada kenyataannya, skema KUR dinilai tidak sesuai dengan keinginan presiden. "Lewat Menteri Teten, Presiden Jokowi menyampaikan ingi lebih cepat dari KUR. Kalau begini, berarti ada pola pembiayaan yang dilakukan kurang ramah," sebut Saat. Untuk diketahui, BMT Ventura Syariah hingga kini memiliki 362 anggota dengan aset Rp13 triliun per 2019, yang penyebarannya rata-rata lebih banyak di Jawa Tengah. Sekitar 60 persen lebih usaha yang tergabung banyak dari sektor perdagangan termasuk warung. Tahun ini, BMT Ventura Syariah mematok target 7 persen pertumbuhan naik dari sisi aset. (dim/fin/ful)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: