Dubes Klaim India Aman dan Kondusif

Dubes Klaim India Aman dan Kondusif

JAKARTA-Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat berharap agar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima berita yang beredar terkait kerusuhan komunal di India yang telah menewaskan puluhan orang. Pradeep mengatakan, saat ini situasi India telah kondusif. "Semuanya dalam keadaan damai. Dan sebagaimana diketahui, situasi di India di bawah kendali. Dan tentunya kami menyarankan kepada sahabat-sahabat kami (di Indonesia) untuk tidak percaya pada berita palsu," kata Pradeep di Gedung Kemenko Polhukam usai bertemu dengan Mahfud, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (28/2) Pradeep menilai, banyak beredar berita-berita palsu beberapa hari terakhir tentang kerusuhan antara ummat Hindu dan Muslim di India. Dia menduga, ada kelompok atau kepentingan-kepentingan pribadi yang ingin menghancurkan kemajemukan di India. "Dan banyak kepentingan pribadi dan kelompok yang ingin menghancurkan jalinan tersebut. Karena jika satu jalinan tersebut hilang, maka tidak ada India, tidak ada Indonesia," Kata Pradeep. Diketahui, korban tewas akibat kerusuhan komunal di India mencapai 38 orang dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka. Dilansir AFP, 34 orang dilaporkan meninggal di Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (BTB). Direktur Rumah Sakit BTB Sunil Kumar mengatakan semua korban tewas mengalami luka tembak. Tiga korban lainnya tewas di rumah sakit Lok Nayak, dan satu lainnya di rumah sakit Jag Parvesh Chander. Seorang pengawas medis mengatakan sepuluh korban lain dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit Lok Nayak. Kerusakan juga terjadi di penjuru kota. Rumah, toko, masjid, sekolah, toko ban, dan satu pom bensin menjadi sasaran pembakaran. Menteri Utama Kota Delhi Arvind Kejriwal berjanji akan memberi kompensasi bagi keluarga korban tewas dan mereka yang rumahnya hancur akibat kericuhan. Pihak kepolisian telah menangkap lebih dari 500 akibat bentrokan tersebut. Pihak berwenang juga akan menggelar pertemuan untuk meningkatkan keharmonisan antar komunitas di kota berpenduduk lebih dari 21 juta orang itu. Pengesahan Undang-undang kewarganegaraan menjadi pemicu kerusuhan tersebut. UU itu dianggap diskriminatif bagi ummat Islam. Amanden tersebut mempercepat perolehan status kewarganegaraan bagi penganut agama minoritas, termasuk Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis dan Kristen, namun tidak untuk Islam. Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. (dal/fin).

Sumber: