JAKARTA - Biaya politik mahal masih menjadi persoalan. Salah satunya mahar kepada partai politik untuk mendapat restu maju menjadi calon kepala daerah. Meski banyak alasan, pengamat meyakini jika mahar politik sudah menjadi rahasia umum.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Syaifudian menegaskan partai berlambang pohon beringin tidak memungut biaya atau tanpa mahar politik dalam mengusung calon dalam Pilkada serentak 2020. "Saya memastikan bahwa tidak ada mahar politik dalam pilkada," kata Hetifah di Jakarta, Senin (2/3). Dia meminta semua calon yang diusung Partai Golkar untuk memanfaatkan semua energi positif untuk kepentingan konsolidasi, dan tidak membuang energi untuk hal-hal yang negatif.
Hetifah menambahkan Golkar sangat terbuka dan membuka kesempatan kepada semua bakal calon kepala daerah untuk mendaftar. "Ada 105 bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke Golkar. Saya tegaskan Golkar tanpa mahar dan melakukan survei kepada semua kandidat. Soal biaya survei kita patungan bersama semua kandidat agar tidak ada intervensi dari pihak DPP Golkar. Jika tidak berpartisipasi kami menganggap telah menarik diri sebelum disurvei," jelasnya.
Dia mengatakan, hasil survei akan diumumkan secara terbuka dan semuanya siap bekerja untuk memenangkannya. “Survei kandidat kepala daerah itu mutlak dilakukan, agar bakal calon yang diusung benar–benar mampu membangun daerah dan masyarakat," terangnya.
Sebelumnya, pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, meski partai politik (parpol) tak mengakui ada biaya tertentu untuk mendapat dukungan saat perhelatan pilkada. Tetapi kenyataan berbicara lain. “Nah parpol ini biasanya tidak mengakui jika ada mahar. Padahal kondisi di lapangan beda. Itu hanya intrik saja,” ujar Ujang saat dihubungi FIN di Jakarta, Senin (2/3) kemarin.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, dan partai lainnya yang selalu menyatakan tidak akan menarik mahar politik. Karena itu, mereka harus berani membuktikannya pada pilkada serentak pada September mendatang.
Akademisi Univeristas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, selain popularitas dan elektabilitas, calon yang diusung juga harus mempunyai prestasi atau kualitas. Jadi, tiga syarat itu harus dipenuhi. “Harus ada kerja nyata yang sudah diperbuat untuk rakyat,” ungkapnya. Ujang mengatakan, jika calon yang diusung itu berkualitas, maka daerah yang dipimpin akan maju dan berkembang. Sebaliknya, ketika yang dipilih tidak berkualitas, daerah yang akan dipimpin tidak akan maju, bahkan akan mundur, karena sang kepala daerah tidak bisa memimpin wilayahnya. (khf/fin/rh)
