9 Parpol Dominasi Pemberitaan dan Medsos

9 Parpol Dominasi Pemberitaan dan Medsos

JAKARTA - Ada sembilan partai politik (parpol) teratas dalam pemberitaan dan media sosial (Medsos) pada awal 2020. PDIP menjadi partai yang paling banyak mendapatkan jangkauan sebesar 94,1 juta akun atau viewers. Disusul Gerindra 92,4 juta akun dan PKS 80,45 juta akun. "Pemeringkatan parpol hasil monitoring media daring dan media sosial yang dilakukan periode 23-29 Februari 2020. Meliputi platform Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Blog dan Forum," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP), Astriana B Sinaga, di Jakarta Kamis (5/3). Dia menjelaskan, jangkauan isu 9 parpol pada periode tersebut mencapai 532.71 juta akun atau viewers. PDIP menjadi perbincangan di warganet setelah juga menjuarai elektabilitas di beberapa survei. "Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan dampak signifikan bagi PDIP untuk tetap berada di posisi atas,” jelasnya.

BACA JUGA: Jangan Bocorkan Kejanggalan Anggaran

Ada beberapa isu yang tertangkap jadi perbincangan publik. Di antaranya perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bagi kader agar membuka dapur umum di banjir Jabodetabek. Kemudian, kritik anggota DPR RI dari PDIP terkait revitalisasi TIM di DKI Jakarta serta pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di KPK. Sementara Partai Gerindra, menjadi perbincangan setelah survei elektabilitas Prabowo tertinggi untuk capres 2024. Selanjutnya, Fraksi Gerindra mendesak pemulangan Rizieq Shihab dan Sandiaga Uno tolak tuntutan massa 212 untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Untuk PKS, perbincangan didominasi Presiden PKS Shohibul Iman yang memberi catatan kritis Omnibus Law. Juga sikap terhadap kekerasan muslim di India. Selain itu, soal kritik rencana sewa pesawat kepresidenan yang dianggap pemborosan. Di luar tiga besar parpol tersebut, posisi selanjutnya ditempati Partai Golkar 75,2 juta akun. Demokrat 73,2 juta akun, PKB 45,4 juta akun, PPP 37,7 juta akun, Nasdem 17,3 juta akun dan PAN 16,6 juta.

BACA JUGA: Miris! Bayi Kembar Syahnaz Sadiqah Dijual di Instagram

Akun yang paling memberi pengaruh di Twitter dan Facebook masih didominasi oleh akun-akun dari media arus utama. “Di Twitter dan Facebook justru akun-akun milik media mainstrem yang jadi influencer utama. Jadi ekspose terhadap perbincangan sembilan parpol memang didominasi oleh pemberitaan atas aktivitas maupun statemen dari para petinggi partai politik. Belum terlihat influencer personal yang menjadi endorser bagi sikap-sikap partai politik di periode ini,” paparnya. Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyatakan Medsos saat ini menjadi senjata ampuh sebagai alat kampanye. Bahkan, peran medsos telah berhasil meningkatkan elektabilitas parpol. Hal ini dinilai sebagai bentuk revolusi komunikasi di politik Indonesia. "Kita jarang melihat kampanye terbuka yang mengerahkan massa besar-besaran. Justru di media sosial kita melihat hiruk pikuknya kampanye," ujar Emrus. Menurutnya, sejumlah parpol sejak lama sadar akan pentingnya medsos sosial dalam mendorong elektabilitas partai. Di antara sekian banyak parpol di Indonesia, akun Facebook PDIP menjadi akun Facebook terlama. Tepatnya sejak 2008. Kemudian, diikuti oleh PAN dan PKS. Kampanye terbuka dinilai sudah tidak efektif lagi. Pasalnya, selain menyedot anggaran yang luar biasa besar, kehadiran massa dalam sebuah kampanye terbuka bukan indikator kemenangan. Meski begitu, lanjut Emrus, segencar apapun sebuah parpol berkampanye di medsos, jika parpol tersebut gagal menyampaikan ideologi atau pesan ke publik, maka kampanye tersebut tetap akan sia-sia. "Konten sangat penting. Jangan sampai membuat konten yang cenderung negatif atau menjatuhkan parpol lain. Lewat medsos, parpol dapat menyuarakan gagasan dan visi-misi secara lebih komprehensif. Bahkan berpotensi viral," imbuhnya.

BACA JUGA: Rumah Kami Dibakar, Aku tak Punya Uang lagi Sekarang

Terpisah, Sekjen DPP Partai Politik Hati Nurani Rakyat, I Gede Pasek Suardika mengharapkan agar pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang tidak digabung. Sebab, pelaksanaannya cukup rumit. "Ini terbukti pada penggabungan pilpres dan pileg 2019 lalu. Banyak korban jiwa. Itu tidak boleh terulang lagi," tegas Pasek. Sebaiknya pilpres tersendiri. Begitu juga pileg. Tujuannya untuk memudahkan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.(rh/fin)

Sumber: