Agama dan Negara Sudah Final

Agama dan Negara Sudah Final

JAKARTA - Salah satu tugas ulama adalah menjelaskan relasi antara agama dan negara di Indonesia sudah final. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, masih saja ada gerakan yang menganggap hal tersebut belum final. "Sebenarnya relasi agama dan negara itu final. Kita menganggap final. Tetapi yang kita lihat, masih ada gerakan-gerakan yang menganggapnya tidak final," ujar Menkopolhukam Mahfud MD di kanto MUI, Jakarta, Kamis (5/3). Dia mengingatkan, menjadi tugas para dai maupun ulama adalah menjelaskan relasi yang sudah final tersebut kepada masyarakat. Caranya melalui dakwah yang menyejukkan. "Sebenarnya malu kita mengulang ini terus menerus. Kan sudah final sejak dulu. Tetapi muncul gerakan-gerakan yang mengatakan belum final. Nah, itulah tugas kita sekarang," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

BACA JUGA: Miris! Bayi Kembar Syahnaz Sadiqah Dijual di Instagram

Menurutnya, banyak orang menyalahkan ideologi negara Pancasila ketika ada pejabat yang tertangkap korupsi atau rakyat melakukan kejahatan. Pemikiran semacam itu, lanjut Mahfud, sesat. Karena harus dibedakan antara oknum dan institusi. "Pancasila tidak pernah sekali pun membenarkan tindakan korupsi," tegasnya. Seperti agama yang mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan. Tetapi ada saja oknum yang mencoreng nama baik agama dengan melakukan perbuatan tercela. "Justru tugas kita untuk meluruskannya," urai Mahfud. Siapa pun bisa melanggar hukum. Baik pejabat maupun rakyat. Sehingga harus disikapi secara proporsional. Dia menceritakan ketika menghadiri kongres ulama di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa waktu lalu. Ada pertanyaan soal pelanggaran hukum dan konstitusi dilakukan pejabat atau rakyat. "Saya ditanya begini, Pak Mahfud, yang melanggar hukum dan melanggar konstitusi itu pejabat apa rakyat. Saya jawab yang ada di penjara tidak hanya pejabat, tetapi juga rakyat. Kalau pejabat melanggar disikat, rakyat juga disikat. Kan begitu harusnya. Jangan katakan membedakan seakan-akan pejabat itu rusak, rakyatnya nggak," paparnya. Sementara itu, Direktur Eksekurif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan masyarakat Indonesia tidak ingin membenturkan agama dengan Pancasila sebagai ideologi. Baik agama maupun Pancasila sama pentingnya. "Indonesia ini adalah hasil kawin silang dari varian kepentingan politik agama yang kemudian mengkristal menjadi satu kesatuan yang disebut dengan agama," ujar Adi. Namun masih ada 15,6 persen yang menyatakan lebih penting agama. Kelompok ini, diindikasikan dapat mengancam demokrasi dan Pancasila. Rakyat Indonesia adalah masyarakat moderat. "Bahwa kecenderungan masyarakat di Indonesia adalah moderat. Satu, tidak mau membentur-benturkan antara agama dengan negara. Yang kedua, mereka ini tetap menganggap NKRI, Pancasila menjadi bentuk ideal negara. Tetapi tetap tidak melupakan agama sebagai nilai-nilai untuk membuat semua kebijakan,” pungkasnya.(rh/fin)

Sumber: