Stimulus Fiskal Tahap Kedua Masih Digodok

JAKARTA - Guna mendukung stimulus fiskal tahap pertama, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal tahap kedua. Kebijakan ini untuk menangkal virus corona atau Covid-19 yang telah melemahkan sejumlah industri potensial domestik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok insentif fiskal tersebut. Bendahara negara itu akan mengumumkannya ke publik. "Nanti, kalau sudah diumumkan kita sampaikan. Pokoknya nanti kalau sudah selesai, kami sampaikan," katanya, di Jakarta, Kamis (5/3). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, insentif fiskal tahap kedua perlu dirilis agar bisa memperkuat ekonomi terhadap 'serangan virus corona yang semakin meluas ke sejumlah negara.

BACA JUGA: Agar Terhindar dari Kumat Nyeri Otot

Dia melanjutkan, bahwa pemerintah fleksibel dalam menerapkan kebijakan fiskal tersebut. Hal ini menyesuaikan dengan permintaan industri. Tentu saja, pemerintah mengantisipasi terkait defisit anggaran dengan adanya insentif fiskal tahap kedua. "Kami tetap melakukan, persiapan yang pajak hotel dan restoran dengan Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan stimulus fiskal tahap kedua. Kata dia, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan lanjutan itu. "(Insentif fiskal tahap kedua) Itu terdiri dari ekspor dan impor, terutama kemudahan perizinan, integrasi dari sistem perdagangan, perhubungan, dan bea cukai agar dokumentasi ekspor itu lebih sederhana," kata dia. Mantan Menteri Perindustrian ini menyebutkan, kemudahan impor bahan baku khususnya akan diberikan untuk 500 perusahaan yang memiliki reputasi baik. kata dia, Pemerintah saat ini masih mengevaluasi 500 perusahaan itu. Terpisah, Ekonom UI Fithra Faisal mendukung kebijakan fiskal tahap kedua. Sebab saat ini industri membutuhkan bahan baku agar perusahan tetap beroperasi. Jika pemerintah lambat memberikan fiskal tidak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan yang berhenti produksi alias bangkrut akibat tak dapat bahan baku. Dampak lainnya, akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Ini akan meningkatkan jumlah pengangguran, dan akan terjadi penurunan konsumsi di masyarakat lantaran tak ada daya beli. Karenanya, dia mendesak pemerintah segera merilis insentif fiskal tahap kedua seperti kemudahan izin impor bahan baku agar industri bisa mencari bahan baku dari negara lain. Serta juga adanya revisi soal tarif bea masuk imor yang tinggi terhadap sejumlah negara. "Harus ada langkah mitigasi dari sisi perdagangan antar negara, perdagangan internasional," ujar dia. Senada dengan Fithra, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, dalam stimulus fiskal tahap kedua harus dibarengi dengan pemberian insentif pada industri manufaktur. Hal itu agar industri lokal tidak bergantung lagi dengan bahan baku impor. "Pemerintah perlu memberikan insentif lain agar industri manufaktur terus bergerak di tengah kejatuhan Cina untuk membangun industri hulu. Ke depannya, kita tidak lagi terlalu bergantung kepada bahan baku impor," kata dia. Sementara itu, menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, insentif fiskal tahap kedua mempermudah impor kurang tepat karena seharusnya adanya virus corona agar Indonesia tak ketergantungan lagi dengan barang impor. "Bukankah saat ini justru kesempatan bagi pengusaha domestik untuk lakukan substitusi impor. Kita ingin agar virus corona jadi pelajaran bahwa Indonesia tidak bisa ketergantungan dari barang impor Tiongkok," ujar Bhima. Pemerintah sebelumnya telah merilis paket stimulus fikal tahap satu senilai Rp10,3 triliun, berupa mulai dari kartu prakerja hingga insentif di sektor pariwisata. (din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: