Proyek Molor, Tarif Listrik Dilarang Naik

Proyek Molor, Tarif Listrik Dilarang Naik

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan sejumlah proyek listrik terancam molor akibat merebaknya virus corona di Cina dan sejumlah negara. Meski demikian pemerintah memastikan tarif listrik tidak berubah hingga akhir Juni mendatang. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, keterlambatan berpotensi terjadi akibat terhambatnya pasokan dan bahan baku komponen pembangkit. ”Misalnya pembangkit-pembangkit itu masuk alat-alatnya dipasok dari mana (Cina juga kan), sparepart, fabrikasi, komponen utama juga,” terang Arifin, di Kantornya, Jumat (6/3). Sayangnya, ia belum mau merinci berapa banyak proyek yang kemungkinan besar akan terdampak dari wabah corona. Selain terlambatnya proyek, ia juga menyebutkan adanya potensi penurunan konsumsi listrik di tahun ini. ”Asal tahu saja, dalam pelaksanaan megaproyek 35.000 MW pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 6,5%. Namun realisasi konsumsi listrik justru berada pada kisaran 4%,” timpalnya.

BACA JUGA: Ekspor Produk Laut Sumsel Terjun Bebas

Hal ini lantas membuat pemerintah merevisi target megaproyek tersebut yang semula dijadwalkan rampung pada 2025 justru mundur hingga 2029 mendatang. ”Ya, kemungkinan bisa lebih rendah, tapi tahun ini masih berjalan,” jelas Arifin. Terpisah, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi seperti saat ini, disadari bahwa PLN juga ikut terbebani. Hal itu terlihat dari pertumbuhan listrik yang meleset dari target. ”PLN ada di tengah-tengah, tahun kemarin lesu. target (pertumbuhan) 6,3%, tapi faktanya malah 4,55%, kontraksi,” kata Rida. Dari kondisi yang ada, pemerintah pun ikut melakukan evaluasi, termasuk dengan memfasilitasi PLN untuk membuka peluang penambahan pelanggan baru. Antara lain dengan segmen industri smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri dan pariwisata prioritas, serta kebutuhan listrik bagi sejumlah BUMN. Pasalnya, efek Corona saat ini juga ikut berimbas pada konsumsi listrik. ”Anda bisa hitung kok, di Januari (pertumbuhan) di bawah 4%, mungkin juga ada efek Corona, kita belum tahu ke depannya seperti apa,” ucapnya. Selain tarif listrik Indonesia yang dinilai kurang kompetitif, beban energi tersebut mengikis peluang industri untuk bertumbuh di tengah stagnasi ekonomi. Hingga pada akhirnya tarif listrik pun tidak memungkinkan untuk naik, di tengah daya beli masyarakat dan daya saing industri yang lesu akibat sumber energi turun. ”Ya lantara isu Corona yang membuat harga Daya beli masyarakat dan daya saing industri. Apalagi sekarang kan (harga energi) turun semua. Malah sumber daya energi berlebih. Makin murah, logikanya kan malah turun, bukannya dinaikkan,” imbuh Rida. Rida juga mengatakan, ketetapan penyesuaian tarif ini melihat keempat parameter, yakni Indonesian Crude Price (ICP), harga batubara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi tiga bulan terakhir, yang dibandingkan dengan penetapan di tahun 2017. ”Ini kan sejak tahun 2017 tidak dinaikkan itu, jadi dibandingkannya bukan dengan triwulan sebelumnya, tetapi pada saat terakhir ditetapkan, yaitu 2017. Jadi harus lihat lagi ke belakang, untuk bisa turun atau naiknya tarif listriknya,” jelas Rida. Penetapan ini tentu saja berdampak kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN (Persero). Namun Rida memastikan Pemerintah tidak akan membiarkan PLN merugi dengan menyiapkan dua skema pembayaran bagi PLN.

BACA JUGA: Penyabar Hoaks Corona Diperiksa Polisi

”Mereka dapat dalam bentuk subsidi yang dibayar per bulan dan ada mekanisme kompensasi yang diatur PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan dihitung setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” tandasnya. Diumumkannya tarif tenaga listrik sebulan sebelum masa berlaku ini merupakan bagian dari usaha meningkatkan indeks Ease of Doing Business (indeks kemudahan berusaha). Hal ini juga menjadi bagian transparansi kepada publik. ”Secara aturan tariff adjustment boleh diusulkan per 3 bulan. Aturan dalam kaitannya dengan perbaikan Ease of Doing Business, sebulan sebelumnya harus sudah diumumkan sebagai bentuk transparansi publik dan itu harus diumumkan,” terangnya. Terkait hal ini, sejumlah ekonom menilai, tidak relevan jika pemerintah menaikan tarif listrik yang seharusnya lebih murah lagi di tahun ini. Bahkan Ekonom Institute Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menyarankan agar tarif listrik untuk golongan industri bisa turun sebagai bentuk stimulus. Kalangan dunia usaha pun mengharapkan tarif listrik lebih kompetitif. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri menilai, beban tenaga listrik masuk dalam biaya berlebihan (overhead cost) yang ditanggung pabrik sepatu, sekitar 10% dari ongkos produksi. ”Selain itu pengguna listrik (industri) juga dikenakan beban Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang besarannya mengacu persentase tarif,” jelasnya.

BACA JUGA: Kabar Duka, Aktris Senior Mila Karmila Tutup Usia

Sehingga besaran tarif listrik yang ada bakal mempengaruhi nilai pajak industri sepatu. Firman berharap penentuan tarif dapat mempertimbangkan daya saing industri lokal dan PLN harus segera melakukan efisiensi agar tarif tersebut dapat turun. Produsen kosmetik PT Martina Berto Tbk (MBTO) menyebutkan penurunan tarif listrik bisa berdampak positif bagi lini produksi yang lebih murah. Presiden Direktur MBTO, Bryan David, menyebutkan biaya listrik terhadap ongkos produksi sekitar 1% hingga 3,5%. Sebenarnya Indonesia cukup terkenal sebagai lokasi industri dengan high cost economy (ongkos ekonomi yang tinggi). Oleh karena itu, Bryan mengapresiasi langkah penyelenggara negara jika ada niat untuk memperbaikinya. ”Walaupun yang ideal sekali belum kita dapatkan, misalnya infrastruktur untuk menurunkan logistic cost agar efektif dan efisien. Kondisi kita belum seperti negara tetangga, masih proses menuju ke sana,” ungkapnya. Hal senada diungkapkan Asosiasi Plambing Nasional (Apin) sebagai wadah produsen pipa plastik Indonesia. Muhajir, Ketua Apin mengakui biaya listrik membebani ongkos produksi secara signifikan, namun ia tak memerinci besarannya. ”Mayoritas (industri pipa plastik) menggunakan listrik PLN, kami berharap pemerintah meninjau harga listrik untuk kebutuhan industri yang akan mendorong percepatan pembangunan,” ungkapnya. (tim/fin/ful)

Sumber: