Soal Omnibus Law, Demokrat-Golkar Satu Suara

JAKARTA - Partai Demokrat dan Golkar sepakat memperkuat komunikasi di parlemen. Termasuk soal poin-poin penting yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law. Kesepakatan ini terbentuk usai pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam. "Omnibus Law ini banyak pandangan berbeda dari masyarakat. Partai Golkar juga akan mengkomunikasikan di parlemen poin apa saja yang secara eksplisit dicantumkan dalam Omnibus Law," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Dia mengatakan dalam pertemuan itu dijelaskan terkait RUU Cipta Kerja sama dengan program yang pernah dijalankan SBY ketika menjadi Presiden ke-6 RI. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan strategi pembangunan yang dijalankan SBY saat itu salah satunya bagaimana meningkatkan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. "Jadi karena Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan penjelasan yang utuh, tentunya melalui Partai Golkar bisa ada satu komunikasi yang bagus. Intinya kami siap berkomunikasi untuk bekerja membangun bangsa ke depan," imbuhnya. Dia mengatakan dalam pertemuan itu, SBY menginginkan agar pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat soal kritik yang disampaikan publik terkait RUU Ciptaker. Syarief meyakini kalau masyarakat mengerti dan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, Demokrat akan mendukung RUU Omnibus Law.

BACA JUGA: Gara-gara Hal Ini, Chef Renatta Siap Kampanye Foto Tanpa Busana

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan terkait kemungkinan Demokrat bergabung dalam pemerintahan. Demokrat, lanjutnya, saat ini berada di luar pemerintahan. Sedangkan Golkar ada dalam pemerintahan. "Namun bukan berarti kedua partai tidak bisa berkomunikasi. "Jadi kita harapkan kerjasama bisa ditingkatkan kedepan. Kerja sama itu bisa dilanjutkan dalam bentuk komunikasi terbaik. Semua kebijakan pemerintah bisa dikomunikasikan oleh Fraksi Demokrat di parlemen," paparnya. Menanggapi pertemuan itu, Sekjen DPP PPP, Arsul Sani, menilai pertemuan tersebut bukan sesuatu yang aneh. Meskipun kedua partai memiliki sikap politik yang berbeda. "Golkar bagian dari koalisi pemerintahan dan Demokrat di luar koalisi. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang aneh. Ini wajar-wajar saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Silaturahmi pimpinan politik sebenarnya terus dilakukan. Hanya pertemuan SBY-Airlangga menjadi menarik. Karena posisi Airlangga juga sebagai menteri koordinator bidang perekonomian pada kabinet saat ini. "Termasuk kalau membicarakan soal omnibus law. Karena sebetulnya sejauh yang saya pahami, tidak ada fraksi yang menolak RUU secara keseluruhan," ucapnya. Kalau ada fraksi-fraksi yang di luar pemerintahan mengkritisi bagian tertentu dari RUU Omnibus Law, hal tersebut dinilai wajar. Karena jumlah halaman RUU itu sekitar 1.000. Sedangkan naskah akademik 2.000 halaman. Ia meyakini proses mengkritisi RUU Omnibus Law itu bukan bermaksud untuk menjegal RUU agar tidak disahkan. Namun untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dalam suatu produk UU. "Semangatnya agar RUU tersebut bisa menampung seluas mungkin aspirasi dari masyarakat," imbuhnya. Arsul menyebut, Demokrat sejak awal sudah menyampaikan partai tersebut bukan oposisi di Parlemen. Namun kalau ada hal yang diyakini baik untuk bangsa dan negara, Demokrat akan mendukungnya. Sebaliknya kalau ada yang tidak pas, akan dikritisi.

BACA JUGA: Kredit Macet Perbankan Melonjak Jadi 2,7 Persen

Terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Omnibus Law juga ada terkait keamanan laut. Satu instrumen hukum, diharapkan dapat membuka koordinasi keamanan laut bisa untuk ditangani secara lebih sederhana dengan koordinasi terpusat. Bakamla akan menjadi koordinator penanganan keamanan laut. Menurut Mahfud, setidaknya ada tujuh institusi yang selama ini menangani persoalan laut. Sehingga terkadang terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. "Tapi nanti koordinasinya cuma satu," tegasnya. Bakamla akan disiapkan sebagai coast guard. Untuk regulasi, Mahfud menyebutkan setidaknya ada 20-an undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan laut. Tujuh di antaranya dinilai tumpang tindih. Target penyelesaian draft Omnibus Law Keamanan Laut harus dirampungkan. Targetnya setahun sudah selesai. "Yang menyangkut hubungannya dengan legislasi, mungkin setahun paling lama," paparnya.(rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: