Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Pekerja Diberi Kesempatan Dialog

Terkait Omnibus Law Cipta Kerja, Serikat Pekerja Diberi Kesempatan Dialog

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, hingga kini masih menjadi polemik. Serikat pekerja diberi kesempatan menyampaikan tawaran-tawaran alternatif terkait kluster ketenagakerjaan. Ini dilakukan karena ada resistensi dari elemen masyarakat. "Saat ini tekanannya ada pada ruang konsultasi publik. Ini yang harus dibuka dan dibahas seluas-luasnya. Serikat pekerja harus diberi kesempatan menyampaikan tawaran alternatif," kata Anggota DPR RI, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3). Dia meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui hal tersebut. Terutama terhadap perizinan khususnya sub-kluster terkait lingkungan. Karena itu, harus ada komitmen untuk membahas bersama-sama terkait poin-poin dalam Omnibus Law yang dikritisi masyarakat. "Saya secara informal menyampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan bahwa Kadin terus menjalin komunikasi dengan serikat-serikat pekerja," imbuh Sekjen DPP PPP ini.

BACA JUGA: Namanya Tak Ada di Pengurus PAN, Amien Rais Disingkirkan

Selain itu, Arsul memastikan pembahasan RUU Omnibus Law tidak akan mandek di tengah jalan. Menurutnya, saat ini pimpinan DPR sedang membantu fraksi-fraksi menyusun daftar inventaris masalah (DIM) dari Omnibus Law Ciptaker. Mereka telah menugaskan para tenaga ahli dari Badan Keahlian DPR RI (BKD). "Yang dilakukan pimpinan DPR adalah membantu fraksi-fraksi dengan menyusun DIM," ucapnya. Penyusunan DIM Omnibus Law Ciptaker dipastikan akan selesai pada awal masa sidang yang dimulai pada 23 Maret 2020. Setelah itu akan langsung diputuskan akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Panitia Khusus (Pansus). Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani menyebut kepastian pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi salah satu yang ditunggu investor. "Omnibus Law ini ditunggu investor lokal dan asing di tengah ketidakpastian ekonomi akibat Corona. Harapannya Omnibus Law menjadi salah satu berita yang baik," tegas Rosan di Jakarta, Kamis (12/3). Dia berharap, DPR dapat lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law. "Kita tentu akan memberikan masukan kalau diminta. Progesnya diharapkan transparan dan terbuka. Yang terpenting terus dilakukan update penyempurnaan," imbuhnya. Secara paralel, pemerintah juga diminta menyiapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. "Misalnya nanti telah disetujui oleh DPR, peraturan pemerintahnya juga harus segera. , Diharapkan bisa paralel. Jangan sampai undang-undangnya sudah jadi, peraturan pemerintahnya belum. Ini akan menghilangkan momentum," paparnya. Soal penolakan buruh terhadap Omnibus Law, Rosan menyatakan hal itu merupakan hak buruh menyampaikan pendapat. "Yang penting komunikasinya bagus. Yang dicari adalah solusi terbaik," pungkasnya. Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pihaknya tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas RUU Cipta Kerja. "Kami menyadari kalau ada yang mengkritisi atau bahkan menolak. Kami harus terus banyak menjelaskan," ujar Ida di Jakarta, Kamis (12/3). Menurutnya, pemerintah berupaya menjelaskan lebih rinci seluk beluk dari RUU Cipta Kerja. Terutama merevisi undang-undang untuk merampingkan peraturan yang dianggap menghambat investasi. Dia mengapresiasi serikat pekerja dan buruh yang bersedia dialog untuk mendukung ataupun mengkritisi RUU Cipta Kerja tersebut. "Yang paling penting teman-teman memahami apa yang menjadi isunya. Karena ada beberapa hal tidak sesuai dengan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja," urainya.(rh/fin)

Sumber: