Jangan Asal Rekom Kandidat

JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada September mendatang, pimpinan partai politik diharapkan mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah. Hal ini menyangkut rekomendasi yang diberikan untuk calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari pusat. Tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Menurut Titi, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab parpol dalam meningkatkan kualitas pemilu/pilkada dan penguatan esensi demokrasi. Ia mengingatkan penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara obyektif melalui survei. "Tanpa survei yang obyektif, bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki rakyat,” kata Titi di Jakarta, Kamis (12/3). Selama ini, lanjutnya, ada kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam pilkada lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi akar rumput. Ia menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh seluruh partai tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

BACA JUGA: Firli Bahuri Didesak Mundur

Menurut Titi, hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia. Titi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggap dan bertindak tegas mencegah hal itu terjadi. "Kewibawaan Bawaslu sebaga lembagai pengadil pemilu dipertaruhkan untuk menghadirkan pemilu/pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas," lanjutTiti. Permintaan Titi tersebut senada dengan dinamika politik yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti di Kota Solo, Jawa Tengah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Kekuatan aspirasi masyarakat di daerah sedang beradu kuat dengan kekuatan cukong politik yang menggunakan tangan DPP parpol. "Kalau DPP parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat bila melawan dengan keras, dan ini akan menjatuhkan kewibawaan DPP parpol sendiri," papar Titi. Terpisah, Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, ada juga beberapa kondisi politik informal yang menyebabkan kandidat mengeluarkan modal besar. Selain proses rekrutmen calon kepala daerah tidak transparan, mahar politik juga sangat berpengaruh. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, meski parpol tak mengakui ada biaya tertentu untuk mendapat dukungan saat perhelatan pilkada, tetapi kenyataan berbicara lain. "Nah parpol ini biasanya tidak mengakui jika ada mahar. Padahal kondisi di lapangan faktanya berbeda,” ujar Ujang. Menurutnya, inilah yang menyebabkan siapa yang memiliki modal, bisa maju mengikuti kontestasi Pilkada. (khf/fin/rh)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: