Bansos PKH Dinilai Tak Efektif untuk Jaga Daya Beli

JAKARTA - Percepatan pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,014 triliun dinilai ekonom tak efektif untuk menjaga daya beli di tengah mewabahnya virus coroan di dunia. Semula PKH dicairkan pada April namun dipercepat menjadi 10 Maret 2020. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, percepatan PKH tak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga tak berdampak pada peningkatan konsumsi. "Saya rasa kurang efektif karena penurunan daya beli bukan dari demand side. Warga kan mengurangi belanjanya karena enggan tertular virus akibat pergi ke mal atau pasar," ujar dia kepada Fajar Indonesia Network, Selasa (17/3). Menurut Huda, untuk mendorong daya beli masyarakat pemerintah harus mengatur persoalan distribusi komoditas pangan yang selama ini belum tertangani dengan optimal. Hal ini dilihat dari sejumlah komoditas yang harganya melonjak tajam. "Sekarang paling tepat jika distribusi memang ada yg mengatur. Pemerintah turun tangan di situ," kata dia. Pencairan yang dilakukan per 10 Maret 2020 ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penurunan daya beli akibat pandemi virus corona. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara berharap kebijakan cepat ini bisa menstabilkan ekonomi di Tanah Air. "Setiap tahun, bantuan PKH diberikan empat tahap. Kalau sesuai jadwal disalurkan bulan Januari, April, Juli, Oktober. Khusus tahap kedua ini, diajukan dari bulan April menjadi bulan Maret 2020," kata nya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/3). Dana PKH ini, kata Juliari, akan dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga daya beli dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan gizi anak sehingga terhindar dari wabah virus corona. "Dari laporan yang saya terima banyak KPM yang telah mencairkan dana mereka di sejumlah daerah," ujarnya Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin menambahkan, bantuan PKH tahap II ditujukan untuk 9.214.185 KPM. "Kita harapkan tidak ada gejolak harga makanan yang terjadi, untuk itu KPM diminta tidak perlu panik dengan isu mengenai virus corona karena pemerintah telah berupaya untuk meminimalisirnya," kata Pepen. Penerima KPM asal Metro, Provinsi Lampung, Siti Rohani mengaku senang bisa menerima Bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anaknya. "Uang ini akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan sekolah. Saya ambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih saya tabung di bank," jelasnya. Berdasarkan data Kemensos, KPM yang telah mencairkan bantuan PKH pada tahap II seperti Kalimantan Selatan, Lampung (kab Lampung Timur, Pesawaran), Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten (Pandeglang, Serang dan Kab Lebak), Jawa Tengah, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan. Percepatan pencairan PKH ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai langkah untuk menghadapi tantanan ekonomi global yang belum mereda. Pasalnya, ketidakpastian ekonomi global diperkirakan akan terus berlanjut. "Pada Januari ini termasuk bansos seperti PKH dan dana desa pencairannya bakal dipercepat di kuartal pertama tahun ini untuk menahan pelemahan ekonomi global," ujar dia.(din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: