Terkait 49 TKA Asal Cina, Begini Komentar Ombudsman RI

Terkait 49 TKA Asal Cina, Begini Komentar Ombudsman RI

JAKARTA–Terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona dari luar negeri, Ombudsman RI meminta agar pemerintah meningkatkan koordinasi antarlembaga, terutama menyangkut tenaga kerja asing (TKA). Anggota Ombudsman RI Dr. Ninik Rahayu menyatakan, pemerintah sebenarnya telah memutuskan secara resmi menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi seluruh warga negara Cina. Baca Juga: Menteri Luhut Bela 49 TK Cina Masuk Kendari: Mereka Legal, Nggak ada yang Melanggar Kebijakan yang diterapkan mulai 2 Februari 2020 itu, warga negara asing yang mengunjungi Negeri Tirai Bambu dalam 14 hari terakhir secara resmi juga dilarang transit dan memasuki kawasan Indonesia usai merebaknya virus asal Wuhan tersebut. Ternyata, pada 15 Maret 2020 sebanyak 49 WNA asal Cina bisa masuk ke Indonesia melalui Bandara Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, untuk bekerja di pusat industri smelter PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI). Terkait hal tersebut, Ombudsman melihat indikasi lemahnya implementasi kebijakan tersebut. Ombudsman juga melihat, kurangnya koordinasi antarinstansi sehingga informasi yang disampaikan pejabat publik kepada masyarakat tidak sesuai fakta dan menimbulkan keresahan. Baca Juga: Ternyata 49 TK Cina Masuk di Kendari Benar, Tidak Seperti yang Dibantah Polisi ”Kami meminta Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memastikan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), baik di bandara maupun pelabuhan laut melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pendatang di wilayah kerjanya sesuai SOP,” kata Ninik. Kedua, Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan Cq. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keberadaan TKS asal Cina di Konawe Selatan yang diduga menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Ninik juga mengingatkan agar pejabat instansi vertikal dan daerah agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta lebih cermat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan data dan fakta yang ada sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan pada publik. (wsa/fin/ant)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: