Redam Virus Corona, APBD Rp62,3 Triliun Dialihkan

JAKARTA - Guna pencegahan dan penanganan virus corona atau Covid-19, pemerintah akan mengalihkan belanja atau realokasi APBN 2020 sebesar Rp62,3 triliun. Realokasi anggaran itu untuk mempercepat meredam pandemi corona di Tanah Air. "Sampai hari ini terindentifikasi sebesar Rp62,3 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan bisa direalokasikan untuk diproritaskan dalam penanganan Covid-9 sesuai arahan Presiden (Jokowi)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, kemarin (20/3). Bendahara negara ini menjelaskan, dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di K/L, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, dana yang terblokir, serta output cadangan. Anggaran perjalanan dinas tahun ini sebesar Rp4,3 triliun. Dia melanjutkan, realokasi anggaran tersebut bisa dilakukan dalam kurang dua hari, asalkan setelah keputusuan realokasi diambil oleh pemerintah. Pemerintah tinggal mengubah alokasi belanja di Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Adapun dana realokasi Rp62,3 triliun hanya berasal dari belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020, belum termasuk dari penghematan di pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) maupun dalam APBD 2020. Sementara itu, kata dia, penghematan dari TKDD bisa mencapai Rp56-59 triliun. Angka ini cukup besar dari perkiraan semula yang sebesar Rp17,17 trilun. "Kita identifikasi Rp56-59 triliun yang bisa dipakai atau lakukan penghematan untuk reprioritas penanganan virus corona," ucapnya. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan virus corona yang semakin masif di Indonesia. Pasalnya, penyebaran virus corona di Tanah Air telah menjangkiti ratusan orang tepatnya 369 orang. Sementara dari jumlah itu sebanyak 32 orang meninggal dunia, dan 17 orang dinyatakaN sembuh. Oleh karena itu, saran Huda, pemerintah untuk tidak menunggu terlalu lama menggelontorkan dana dalam meredam penyebaran virus yang telah menjadi pandemi global ini. "Dana APBD daerah untuk kunker dan lain-lain buat pejabat daerah harus dikurangi. Serta project-project penelitian yang tidak penting juga harus ditiadakan. Ini kita udah darurat nasional penanganan Covid-19. Semuanya harus bersedia untuk bergerak," ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (20/3). Dia juga mengingatkan, apabila Indonesia jadi lockdown maka bukan hanya anggaran saja yang harus disiapkan namun juga masalah distribusi dan pengamanannya juga harus disiapkan dengan matang. "Pelaksanaan ini harus kita kawal. Jika persiapan semuanya sudah matang baru kita lockdown demi menyetop virus yang semakin masif di Indonesia," tukas dia.(din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: