Kebijakan Kemendag Dianggap Langgar UU

Kebijakan Kemendag Dianggap Langgar UU

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menilai keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang membebaskan izin impor untuk komoditas bawang putih dan bawang bombai tak seuai dengan aturan yang berlaku. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menjelaskan, mengenai Importasi Produk Hortikultura sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa impor produk hortikultura wajib memenuhi beberapa syarat. Selanjutnya diikuti oleh ketentuan maupun peraturan di bawahnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). "Sehingga kedua kebijakan ini harus sesuai undang-undang tersebut," ujar pria disapa Anton ini dalam keterangan resminya, kemarin (22/3). Seharusnya, lanjut dia, dalam mengambil kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. "Sesuai arahan bapak menteri pertanian bahwa kita diimbau dalam membuat kebijakan harus taat kepada aturan yang berlaku, sehingga perlu dilihat apakah tetap sejalan dengan peraturan yang sudah ada atau tidak," kat dia. Nah, atas dasar itu, maka Kementan akan patuh merujuk pada UU Hortikultura Pasal 88 ayat 2. Artinya Kementan akan tetap memberlakukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bagi importir. Menyoal kelangkaan dan tingginya harga, menurut Anton, pemerintah bisa menugaskan BUMN, sehingga bisa mendapatkan fasilitas kemudahan jika melakukan impor dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga. "Misalnya tidak perlu melakukan wajib tanam 5 persen untuk bawang putih," ucapnya. Berdasarkan data Kementan, RIPH tahun 2020 untuk bawang putih sampai tanggal 18 Maret sejumlah 344.094 ton, sedangkan bawang bombai sejumlah 195.832 ton. "Dengan kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebanyak 47-48 ribu ton/bulan dan bawang bombai 10-11 ribu ton/bulan, maka apabila direalisasikan cukup untuk 7 bulan ke depan untuk bawang putih, dan 1 tahun untuk bawang bombai" katanya. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sebelumnya menetapkan kebijakan pembebasan impor bawang putih dan bawang bombai hingga 31 Mei 2020. Dengan demikian, pengusaha tak perlu mengajukan RIPH dan Surat Perizinan Impor (SPI). Ketika disinggung bahwa RIPH berada di bawah kewenangan Kementan, Agus mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo soal menetapkan kebijakan ini. "Iya, sudah (koordinasi)," ujar Agus. Bahkan, katanya, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemenuhan bahan pokok di tengah penyebaran virus corona (COVID-19) agar dipercepat. Sehingga, tak ada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga. "Ini kan sesuai arahan bapak presiden, kita harus cepat menangani situasi ini terutama untuk bahan-bahan pokok. Kan kita melihat sendiri, harga bawang putih dan bawang bombai tinggi, jadi harus ada action, langkah-langkah cepat," kata dia. Menurut dia, pembebasan impor ini disesuaikan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Sebagaimana diketahui, selama ini Indonesia mengandalkan impor bawang putih hampir 95 persen. "Jadi kita melihat juga produksi dalam negeri. Tapi kalau bawang putih ini kan 95 persen impor karena keterbatasan mengenai produksinya, terutama situasi alam kita," ucap dia. Belakangan ini harga bawang bombai naik berlipat-lipat hingga Rp100 ribu per kilogram (kg). Sementara harga normalnya Rp20 ribu per kg. Pun demikian dengan bawang putih. Dari kisaran Rp20 ribu sampai Rp25 ribu per kg, menjadi Rp51.700 per kg.(din/fin)

Sumber: