KPK Awasi Dana Penanganan Corona

KPK Awasi Dana Penanganan Corona

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindak pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi darurat bencana seperti pandemi virus corona (COVID-19) untuk memperkaya diri melalui korupsi. KPK mengingatkan aturan pidana maksimal berupa hukuman mati seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bagi pelaku korupsi dana penanggulangan bencana. Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menekankan, pihaknya telah menaruh perhatian lebih terhadap penanganan pandemi corona yang tengah dilakukan oleh pemerintah. KPK, kata dia, melakukan monitoring guna mencegah upaya korupsi dalam proses penganggaran mau pun pengadaan barang dan jasa untuk menanggulangi virus corona. "Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3).

BACA JUGA: Mantan Presiden Real Madrid Meninggal Positif Corona

Ketentuan pengenaan hukuman mati terhadap pelaku korupsi tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Isinya, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Sedangkan dalam bab Penjelasan Umum Pasal demi Pasal UU Tipikor disebutkan, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan tersebut sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Firli menekankan, tim penindakan KPK, yakni penyelidik, penyidik dan penuntut umum masih terus bekerja memberantas korupsi, meski di tengah risiko wabah korona. Firli menyatakan, KPK menaruh perhatian khusus untuk mengawasi proses penanggulangan virus korona. "Saya kira, semua pihak saat ini fokus kepada penanganan corona virus dan KPK pun memberikan perhatian dengan melakukan monitoring atas kegiatan tersebut. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena wujud kecintaan sesama anak negeri," ucapnya. Firli berharap, pandemi corona yang tengah mewabah di Indonesia dapat segera tertangani. Ia pun memastikan KPK tetap mengupayakan pemberantasan korupsi meski dilanda keprihatinan terkait corona.

BACA JUGA: Fadli Zon ke Jubir Fadjroel Rachman: Kerja ga Becus dan Amatiran

"Semoga semuanya bisa cepat tertangani. Walaupun suasana penuh keprihatinan, tapi kami tetap semangat dalam upaya pemberantasan korupsi, membangun dan menggelorakan semangat budaya anti korupsi," kata Firli. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai, penggelontoran dana tambahan oleh pemerintah guna menanggulangi corona dilakukan lantaran alasan urgensif dan darurat. Menurutnya, mekanisme dan prosedur tak biasa (abnormal) dalam penganggaran wajar terjadi. "Prosedur abnormal ini tidak bisa diukur dengan kondisi hukum yang normal dan ini sesuai prinsip clear and present danger yaitu adanya bahaya yang nyata dan membahayakan kehidupan masyarakat secara masif berupa penyebaran wabah COVID-19," tutur Indriyanto. Mantan Komisioner KPK itu menyatakan, dalam situasi seperti ini, penyimpangan prosedur dalam penganggaran memiliki legitimasi untuk dibenarkan. Lantaran, kata dia, demi mempercepat proses pemulihan kondisi seperti semula. "Dan ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum," ucap Indriyanto. Kendati demikian, menurut Indriyanto, KPK dapat ikut berpartisipasi demi meminimalisir adanya tindak pidana selama proses penanggulangan pandemi berjalan. Salah satunya dengan memberikan masukan melalui pendekatan pencegahan guna menghindari adanya perbuatan koruptif seperti suap, kickback, atau pun konflik kepentingan. "Apabila masih dilakukan penyimpangan dengan cara adanya suap, kickback ataupun conflict of interset tersebut, sebaiknya penerapan pidana efek jera dapat menjadi pertimbangan atensif. Memang jangan bermain dengan kondisi empati yang masif seperti ini. Hukum dan keadilan berdiri bersama negara dan masyarakat," tegasnya. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan dana tambahan sebesar Rp62,3 triliun untuk penanganan virus korona di Indonesia. Anggaran ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya diumumkan hanya mencapai Rp27 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana tersebut diperoleh dari hasil penghematan sejumlah belanja di kementerian/lembaga. Termasuk belanja barang, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen, honor, hingga output cadangan. Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas. Mulai dari pengadaan alat kesehatan, penyediaan rumah sakit, hingga dunia usaha. (riz/gw/fin)

Sumber: