DPR Bakal Dites Corona

JAKARTA – Wakil rakyat terpilih yang sekarang duduk di Senayan bakal menjalani tes cepat COVID-19. Tes ini nantinya akan dilakukan di Kompleks Rumah Jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan dan Ulujami, Tangerang Selatan pada Kamis (26/3) mendatang. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan sebanyak 575 anggota DPR RI akan melakukan tes cepat. Hingga kemarin, pihaknya masih menunggu alat tersebut. “Diperkirakan rapid test bisa dilakukan sekitar Kamis (26/3) atau Jumat (27/3)," kata Indra di Jakarta, Senin (23/3). Menurutnya, seluruh anggota DPR akan melaksanakan tes cepat tersebut. Prioritasnya kepada yang berisiko tinggi. Yakni berusia di atas 50 tahun. "Kan semua ingin tahu. Episentrumnya bukan lagi di masyarakat. Dimana-mana, pusat-pusat pemerintahan juga kena. DPR juga ingin memastikan hal itu," tambahnya.

BACA JUGA: Venue Piala Dunia U-20 2021 Belum Ditetapkan

Indra mengatakan tes cepat tersebut merupakan hasil sumbangan pimpinan dan anggota DPR RI. Sehingga tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan Kesekjenan DPR RI. Tes cepat tersebut akan dilakukan empat dokter dan tenaga medis dari internal DPR. "Ada empat dokter dan empat paramedis. Akan dilakukan di ruang serbaguna di Kompleks Kalibata dan Ulujami. Mereka tidak dikumpulkan. Namun diberi jadwal untuk tes," imbuhnya. Indra mengatakan kalau dari hasil tes cepat itu menunjukkan negatif, maka langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit untuk divaksin antiflu dan anti-pneumonia. Jika positif COVID-19, langsung dirujuk ke RS rujukan guna ditangani sesuai prosedur dan protokol yang berlaku. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan telah menulis surat kepada Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo agar menerbitkan otoritas melakukan rapid test kepada seluruh anggota MPR RI. "Saya sudah menulis surat ke BNPB untuk meminta Ketua Satgas melakukan rapid test COVID-19. Baik pada anggota dewan dan keluarganya plus seluruh karyawan dan keluarganya di Kompleks Parlemen termasuk DPR dan DPD RI," ujar Bamsoet.

BACA JUGA: Imbas Covid-19 Jumlah Pengangguran Bertambah

Dia masih menunggu jawaban Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 atas surat yang telah dikirimi tersebut. Selain tes untuk anggota MPR, dirinya juga mengusulkan agar para jurnalis yang meliput di lingkungan Kompleks Parlemen ikut melakukan rapid test. "Saya juga minta BNPB agar untuk melakukan tes pada wartawan yang meliput di parlemen. Agar cepat diketahui dan dilakukan tindakan lanjutan. Untuk meminimalisir tidak meluasnya dan menularkan COVID-19 kepada yang lain," paparnya. Hal berbeda justru disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Ia meminta Sekjen DPR RI membatalkan rencana tes cepat COVID-19 bagi anggota DPR. Alasannya tidak elok dilakukan ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan tes tersebut. "Kami menerima informasi tersebut. Fraksi PKS meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal dan yang punya gejala sakit," kata Jazuli. Menurutnya, masyarakat telah menyaksikan sendiri tenaga medis dan rakyat terdampak lebih membutuhkan. Fraksi PKS, lanjutnya, selama beberapa hari mencanangkan gerakan berbagi masker dan disinfektan gratis ke tempat-tempat ibadah dan rumah sakit/klinik. "Aspirasi mereka agar diprioritaskan kebutuhan mereka atas alat pelindung diri (APD) dan seluruh instrumen pemeriksaan COVID-19," imbuhnya. Jazuli meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan kelurganya dengan masyarakat pada umumnya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Fraksi PKS DPR, kata dia, tidak setuju jika diadakan rapid test COVID-19 kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. "Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana masyarakat umumnya," papar Jazuli. (khf/fin/rh)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: