Pemerintah Didesak Tetapkan Darurat Kesehatan

Pemerintah Didesak Tetapkan Darurat Kesehatan

JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mendesak pemerintah menetapkan status darurat kesehatan secara nasional terkait mewabahnya pandemi virus corona (COVID-19). Hal ini dilakukan guna mencegah mobilisasi massal yang meningkatkan potensi penyebaran corona. Peneliti PSHK Agil Oktaryal mengatakan, tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) yang menyentuh angka di atas 8 persen membuat Indonesia termasuk menjadi lima besar dengan tingkat CFR tertinggi di dunia. Padahal, menurut dia, rata-rata CFR dunia berdasarkan penelitian Universitas John Hopkins hanya mencapai 4,4 persen.

BACA JUGA: Sejumlah Rumah Sakit Italia Beralih ke Masker Snorkeling

"Artinya darurat kesehatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. WHO dalam pertemuan G20 menyarankan agar para pemimpin dunia melakukan lebih banyak untuk menahan laju COVID-19," ujar Agil dalam keterangan resminya, Minggu (29/3). Agil mengakui, sejumlah keputusan teknis dan imbauan untuk melakukan aktivitas seperti belajar, bekerja, dan beribadab di rumah. Termasuk imbauan untuk tidak berpindah ke daerah lain untuk menekan potensi penyebaran corona. Namun, menurutnya, imbauan itu sama sekali tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi hingga saat ini. "Dari tingginya mobilitas masyarakat meninggalkan Ibukota untuk mudik ke daerah menunjukkan bahwa tanpa komando dan insentif yang jelas, imbauan pemerintah tersebut sama sekali tidak efektif. Dengan mobilitas yang masih tinggi untuk mudik ke daerah, penyebaran COVID-19 semakin tidak terkendali," kata Agil. Agil menuturkan, PSHK setidaknya mencatat terdapat tiga hal yang teridentifikasi. Pertama, kebijakan penanganan yang terbatas pada himbauan melakukan physical distancing dan tidak melakukan perjalanan jauh menggambarkan bahwa pemerintah gagap mengambil keputusan terhadap status keadaan darurat kesehatan dan penanganan COVID-19.

BACA JUGA: Presiden Diminta Beri Grasi Penyalahguna Narkoba

Kedua, mobilitas massal masyarakat ke daerah yang nyaris tak terbendung adalah bukti bahwa tidak efektifnya imbauan pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus hingga ke daerah. Ketiga, keputusan masing-masing daerah melakukan karantina kewilayahan secara mandiri untuk menyelamatkan masyarakat adalah wujud dari lambatnya pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk bersikap menetapkan status COVID-19 menjadi darurat kesehatan nasional. "Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai penetapan status keadaan darurat kesehatan oleh presiden terhadap COVID-19 penting segera dilakukan," ucap Agil. Atas hal itu, Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menyatakan, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan keputusan presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan COVID-19 berbarengan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional agar langkah-langkah pemerintah menjadi terukur. Selain itu, mengeluarkan keputusan presiden yang menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu ataupun secara nasional untuk pembatasan mobilitas penduduk dalam suatu daerah. Fajri menambahkan, PSHK mendesak presiden untuk segera membatasi mobilitas penduduk di daerah terjangkit ke wilayah lain untuk mencegah penularasan COVID-19 yang lebih luas. "Menjamin tetap terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat selama karantina wilayah berlangsung dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah terkait karantina kewilayahan untuk medapat masukan dan gambaran akan kebutuhan rill di daerah," papar Fajri.

BACA JUGA: Keperihatinan Penggiat Basket, Dari Jersey sampai Sepatu Dilelang

Berdasarkan data terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Minggu (29/3) pukul 12.00 WIB, tercatat total positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.285 kasus. 64 diantaranya sembuh dan 114 meninggal dunia. "Ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 130 kasus baru. Sehingga total menjadi 1.285 positif. Penambahan kasus positif ini menggambarkan masih ada penularan di tengah masyarakat," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta. Dijelaskan, pasien yang sembuh bertambah 5 kasus, sementara yang meninggal bertambah 12 kasus. Sementara itu Wakil Kopasgabpad RS Darurat Brigjen TNI M Saleh mengatakan RS Darurat Wisma Atlet kini telah merawat total 389 pasien terkait COVID-19. "Total rawat inap 389 orang, pria sebanyak 242 orang, wanita 147 orang," katanya. Dari jumlah tersebut sebanyak 79 orang kini berstatus positif COVID-19, 86 orang berstatus orang dalam pemantauan (ODP), sedangkan 224 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).(riz/gw/fin)

Sumber: