PP Larangan Mudik Disiapkan

PP Larangan Mudik Disiapkan

JAKARTA – Pemerintah tengah merumuskan sejumlah kebijakan menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Salah satunya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang larangan mudik. Aturan ini diharapkan bisa menekan penyebaran wabah yang kian meluas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan tersebut. "PP-nya sedang dirumuskan. Dalam waktu dekat masalah mudik itu sudah ada aturannya. Tapi yang jelas kita meminta masyarakat tidak mudik. Sebab risikonya besar sekali kalau mudik," tegas Ma'ruf di Jakarta, Selasa (31/3). Ma’ruf meminta masyarakat di perantauan mempertimbangkan aspek kedaruratan tersebut dan menunda kepulangannya ke daerah. "Dalam agama juga kalau melakukan sesuatu yang bisa diyakini menimbulkan bahaya buat dirinya atau orang lain, sebenarnya dilarang bahkan cenderung diharamkan. Jadi itu suatu perbuatan yang dilarang," paparnya. Untuk mendukung kebijakan larangan mudik tersebut, Pemerintah telah menginstruksikan perusahaan transportasi umum untuk menghentikan layanan perjalanan sementara. Seperti pesawat terbang dan kereta api, paling tidak hingga akhir Mei 2020. Pemerintah juga sudah menyiapkan pemberian bantuan untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak wabah COVID-19 dan tidak dapat pulang kampung. "Nanti transportasi dikurangi dan tidak ada lagi mudik gratis. Pemerintah juga menyiapkan bantuan-bantuan kepada mereka yang tidak mudik. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Seperti DKI Jakarta," jelasnya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Instansi Pemerintah untuk tidak mudik. Tjahjo menegaskan permintaan ini tidak hanya untuk Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Namun juga di saat status darurat bencana virus Corona masih berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. "ASN dan keluarganya diminta tidak mudik," ujar Tjahjo. Kebijakan ini sebagai respon perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan tidak mudiknya para ASN dan keluarga akan membantu mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya.(khf/fin/rh)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: