Terpenting Stok Pangan dan Obat Tersedia

Terpenting Stok Pangan dan Obat Tersedia

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun yang tak kalah penting dalam kebijakan tersebut adalah ketersediaan stok pangan dan obat-obatan. Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan mengatakan pelibatan kepolisian dan TNI dalam upaya mengatasi penyebaran corona harus dilakukan dengan proporsional dan profesional. "Negara juga harus memastikan kebijakan tidak dijalankan dengan represif seperti diperlihatkan beberapa negara, melainkan mengedepankan penyadaran publik yang menjamin keberlanjutan physical distancing," ujar Ricky dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3).

BACA JUGA: Diteror Leasing, Pengemudi Ojol Ancam Demo

Selain itu, koalisi juga mendesak presiden untuk membenahi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak corona. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan dengan memastikan dan mendistribusikan persediaan alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan tenaga medis. "Pemerintah perlu merombak sistem dan mekanisme informasi dan komunikasi publik menjadi transparan, tepat, cepat, dan peka krisis serta dikombinasikan dengan tes masif yang valid metodenya, terpercaya hasilnya, dan dijalankan secara efektif," tutur Ricky. Koalisi menyatakan, pemerintah juga perlu memerhatikan hunian layak guna kepentingan isolasi mandiri bagi masyarakat yang terdampak corona. Kebijakan serta praktik yang menyebabkan hilangnya akses terhadap hunian dan tanah seperti penggusuran paksa harus dihindari serta segera dihentikan. "Pemerintah seharusnya hadir memberikan arahan, kemudahan, fasilitas darurat, dan pelayanan ekstra bagi permukiman padat di berbagai kota yang dituntut untuk melakukan jaga jarak (physical distancing)," kata Ricky. Pemerintah juga didesak untuk memperhatikan sejumlah obat-obatan dan alat kesehatan yang kini mulai mengalami kelangkaan di pasaran. Selain itu, pemerintah turut didesak untuk menjamin ketersediaan pangan, air, hingga listrik bagi seluruh masyarakat. "Terutama kelas sosial ekonomi bawah yang akan terdampak keras dan disproporsional dari kisruhnya kebijakan negara sejauh ini," ucap Ricky. Ricky juga menyebut, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat sebagai upaya mitigasi dampak kebijakan tersebut. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok serta mempercepat persiapan dan penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat.

BACA JUGA: Perangi Corona, Erdogan Sumbang Gajinya 7 Bulan Bantu Rakyat Miskin

"Pastikan semua langkah tersebut dilakukan secara transparan dan bekerja sama secara efektif dengan pemerintah daerah demi optimalisasi langkah," ucap Ricky. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan seluruh jajarannya siap melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Saya ingin menggarisbawahi bahwa Polri siap, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah kami siap melaksanakan dan mengamankan," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi III DPR RI yang disiarkan dalam jaringan Youtube DPR, Selasa. Idham mengatakan Polri juga siap bersikap tegas dalam upaya patroli yang dilakukan dengan tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan. Kendati, ia mengatakan tindakan represif seperti penahanan akan menjadi pilihan paling terakhir karena Polri beserta jajaran Kepolisian di daerah akan mengupayakan tindakan yang bersifat preventif dan preemtif. "Upaya yang kami lakukan, itu jalan paling terakhir (adalah) upaya represif. Kami ingatkan kepada anggota kami untuk selalu melakukan yang terbaik dan lebih humanis lagi," ujarnya. Dikatakannya, dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 ditetapkan yang menjadi peran Kapolri bersama Panglima TNI, dan para Menteri adalah sebagai Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Karena itu, ia mengatakan hampir setiap hari berkoordinasi secara telekonferensi dengan Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di pusat dan daerah mengenai langkah-langkah dan SOP yang akan dilakukan mengenai penanganan COVID-19. "Hampir setiap hari kami mengeluarkan arahan untuk dikerjakan oleh teman-teman di wilayah. Itu sudah sangat-sangat upaya terakhir kalau penahanan," katanya.(riz/gw/fin)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: